Apa Itu Arkeologi Publik?

Ketika istilah “arkeologi publik” dimunculkan oleh McGimsey (1972) pada awal tahun 1970-an, pengertiannya lebih ditekankan pada usaha-usaha para arkeolog untuk merekam dan melindungi tinggalan-tinggalan arkeologis yang terancam oleh proyek-proyek pembangunan, atas nama dan bersama dukungan publik (McGimsey 1872: 5-6; lihat juga Merriman 2004a: 3; Schadla-Hall 1999: 146-147). Pandangan ini masih banyak digunakan di USA, di mana arkeologi publik dikaitkan dengan manajemen sumber daya budaya (CRM) yang dijalankan untuk kepentingan publik (Cleere 1989: 4–5; Jameson 2004: 21; McDavid dan McGhee 2010: 482; McManamon 2000: 40; White dkk. 2004). Tetapi di tempat lain, istilah ini telah menerima pemaknaan baru yang beragam (Ascherson 2006, 2010; McDavid dan McGhee 2010: 482). Sebagai contoh, sebuah jurnal yang diterbitkan pada tahun 2000 yang didedikasikan untuk subjek ini, diberi judul Public Archaeology, menyusun daftar tema berikut yang mendesak untuk segera dibahas sebagai persoalan utamanya: kebijakan-kebijakan arkeologis, pendidikan dan arkeologi, politik dan arkeologi, arkeologi dan pasar barang-barang antik, etnisitas dan arkeologi, keterlibatan publik dalam arkeologi, arkeologi dan hukum, ekonomi arkeologi, serta pariwisata budaya dan arkeologi (Public Archaeology, 2000: sampul dalam)[1]
Tinggalan arkeologi selain memiliki potensi sumberdaya arkeologi, juga potensi sebagai sumberdaya budaya yang mempunyai kedudukan sama dengan sumberdaya lain sebagai salah satu modal pokok dalam pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Kusumahartono, 1995). [2]
Pada saat ini masih terdapat beberapa perbedaan dalam mendefinisikan istilah
Arkeologi Publik. Paling tidak terdapat tiga definisi yang berbeda, yaitu:

  1. Arkeologi Publik dipersamakan dengan Contract Archaeology atau Cultural Resources Management (CRM), yaitu berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya budaya (arkeologi). Cakupannya pun kemudian menjadi cukup luas, yakni mencakup segala hal yang biasa dilakukan dalam CRM, mulai dari konservasi sampai dengan masalah hukum/perundangan.
  1. Arkeologi Publik diartikan sebagai bidang kajian yang membahas mengenai hal yang berkaiatan dengan bagaimana mempresentasikan hasil penelitian arkeologi kepada masyarakat. Cakupan kajiannya menjadi lebih sempit dibandingkan dengan yang pertama (point a), karena yang paling utama dikaji dalam pengertian ini adalah masalah publikasi hasil penelitian arkeologi. Yang dimaksud dengan publikasi bukan hanya berarti penerbitan saja, tetapi melingkupi publikasi dalam bentuk yang lain, misalnya display museum, poster, film, sosialisasi arkeologi, dan sebagainya.
  1. Arkeologi Publik didefinisikan sebagai bidang ilmu arkeologi yang khusus menyoroti interaksi arkeologi dengan publik atau masyarakat luas. Lnteraksi tersebut dapat terjadi dalam dua arch, balk dari arkeologi ke publik maupun dari publik ke arkeologi.[3]

Terdapat tiga pihak utama yang berperan dalam perkembangan arkeologi, terutama di Indonesia, yaitu pihak akademisi, pihak pemerintah, dan pihak publik atau masyarakat. Ketiganya mempunyai peran yang sangat menentukan bagi keberlangsungan arkeologi. Peran masyarakat semakin lama justru semakin meningkat, terutama akhirakhir ini pada saat mainstream pemikiran di luar arkeologi pun sangat kental dalam memperhatikan kepentingan masyarakat dalam segala hal. Lebih-Iebih dalam arkeologi dikaitkan dengan “kepemilikan” benda cagar budaya atau peninggalan arkeologis yang merupakan milik masyarakat, sehingga masyarakatlah yang dipandang paling berhak atas miliknya tersebut. Dalam paradigma pelestarian sumberdaya arkeologis pun terdapat pergeseran, dari yang dulunya hanya semata-mata memperhatikan pelestarian fisik saja bergeser pada kepedulian terhadap kebermaknaan sosial (social significance) dari tinggalan arkeologis itu sendiri. Dengan demikian keberhasilan sebuah proses pelestarian BCB ditentukan oleh apakah pelestarian tersebut mempunyai kebermaknaan sosial bagi masyarakat setempat. [4]
Upaya pengelolaan  warisan budaya di situs arkeologi pada masa sekarang, harus memperhatikan makna sosial (social significance) bagi masyarakat sekitarnya. Konsekuensi pemahaman tersebut, menuntut adanya suatu perubahan kebijakan (advokasi), mengalihposisikan penduduk di sekitar situs yang semula sebagai objek menjadi subjek.[5]


[2] Yadi Mulyadi, Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya Sulaa Di Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Naskah Publikasi (Yogyakarta : Program Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada, 2009) hlm 1
[3] Universitas Gadjah Mada 1 POKOK BAHASAN: DASAR-DASAR ARKEOLOGI PUBLIK
[4] ibid
[5] PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN SITUS ARKEOLOGI Oleh : Bambang Sulistyanto Pusat  Arkeologi Nasional  http://setjen.kemdikbud.go.id/arkenas/contents/category/article/arkeologi-publik
Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s