Budaya Birokrat Indonesia –dari Abdi Dalem, Priyayi, Ambtenar, Pegawai Negeri hingga Abdi Negara (Part II)

Andre Vetronius

Demokratisasi Birokrasi

Belakangan kemapanan status isti­mewa para birokrat mulai terusik Meningkatnya kesadaran masyarakat akan kesetaraan kedudukan, serta kesamaan hak dan kewajiban dalam hidup berbangsa, berne­gara dan bermasyarakat yang kiat menguat, pada gilirannya mendorong tumbuhnya sikap kritis masyarakat terhadap posisi peran kaum birokrat yang istimewa tersebut.

Proses demokratisasi dalam tata nilai sosial saat ini mulai menggoyahkan dasar keistimewaan peran kaum priyayi masa kini. Dampaknya kaum birokrat selalu menjadi sasaran kritik, dituding sebagai penyebab ketidakberesan dalam pengelolaan negara. Demikian pula, perilaku kaum nirokrat selalu juga menjadi bahan gunjingan ketika ting­kat kebocoran uang negara, dan meluasnya praktek pungli –sebagai salah satu penyebab rendahnya upah pekerja—jadi sorotan masyarakat.

Kritik serta penilaian negatif terha­dap perilaku kaum birokrat, dalam perkembangannya memang semakin berani diungkap terbuka. Dalam persepsi masyara­kat awam, etos kehidupan birokrat, seringkali dianggap identik dengan ketidak-beresan pelayanan, kerja santai, praktek kolusi, komersialisasi jabatan, serta arogansi kekuasaan. Munculnya, penilaian seperti ini, sebenarnya bukan kekeliruan masyarakat semata.

Tapi dalam banyak hal, juga itu terjadi karena sikap kaum birokrat itu sendiri, yang cenderung tidak mau memahami arus demokratisasi yang berlangsung saat ini. Kenyataan menunjukkan, bagian terbesar birokrat kita, dalam interaksi sosial masih berperilaku “priyayi”. Mereka belum memposisikan dirinya sebagai “pelayan ma­syarakat”. bahkan menempatkan dirinya sebagai bangsawan yang harus dilayani.

Pada hal keberanian rakyat menuntut hak-hak pelayanan semakin meningkat. Akibatnya, yang terjadi bukan hanya sebatas kritik sebagai gerak reaksi masyarakat, tapi juga gugatan balik terhadap para birok­rat itu sendiri. Sebagaimana terlihat dari kenaikan kasus yang sedang ditangani oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Dampak Demokratisasi Birokrasi

Meski kemapanan peran kaum birokrat bagi kehidupan masyarakat kian hari semakin berkembang meluas, namun secara sosio-kultural, posisi tersebut lama kelamaan akan mengalami pergeseran. Secara faktual, nuansa kehidupan birokrat di masa kini, semakin berbeda dengan sosok birokrat era abdi dalem atau priyayi.

Semakin berkembangnya kesadaran akan demokrasi, serta ketergantungan sumber penghidupan birokrat pada gaji yang relatif minim, telah mengakibatkan kegagalan mereka untuk mempertahankan posisi sebagai lapisan sosial tersendiri yang eksklusif di masyarakat.

Meningkatnya kemajuan di bidang pendidikan serta ekonomi, telah memberikan peluang bagi setiap kelompok masyarakat untuk dapat tampil sebagai lapisan elite dalam struktur sosial. Sementara arus demokratisasi telah mengubah pola rekrutmen di lingkungan birokrasi, yang lebih mengutamakan faktor keahlian/profesionalisme, ketimbang aspek hubungan darah atau silsilah gaya abdi dalem atau priyayi. Dampak dari perubahan tersebut adalah, status sosial sebagai birokrat selalu dipandang sebagai status yang berada pada kedudukan yang setara atau tidak berbeda dengan kelompok sosial lainnya.

Kendati nuansa pergeseran semakin memasyarakat, namun tampaknya masih ada keengganan kaum birokrat untuk mele­paskan bayangan elititas kehidupan di masa silam. Berba­gai upaya untuk mengembalikan keberadaan status elite ala jaman feodal, memang masih kuat menggejala, meski secara halus diikemas dengan dalih “pengabdian kepada negara”.

Indikator dari keinginan tampil beda dengan masyara­kat kebanyakan, antara lain tercermin dari banyaknya atribut ritual kebirokratan yang digunakan saat ini. Misalnya, berbagai upacara jabatan, peraturan penggunaan pakaian seragam (safari) dengan badge dan lencananya, upacara penyumpahan untuk kesetiaan kepada pemilik kekua­saan (negara), pengarahan dan sebagainya. Bentuk rituali­sasi tersebut, mungkin saja berbeda dengan masa abdi dalem dan priyayi. Namun esensi yang terkandung di da­lamnya, sebetulnya sama.

Politisi – Birokrat

Meski banyak dimensi persamaan antara birokrat era “abdi dalem/priyayi” dengan birokrat era “abdi negara/pegawai negeri”, namun ada juga perbedaannya. Yang paling menonjol adalah keterlibatan serta besarnya peranan birokrat “abdi negara/pegawai negeri” di dalam kegiatan politik.

Faktor keterlibatan dalam politik inilah yang sesung­guhnya menjadi daya pikat birokrat masa kini. Sebab kekuasaan yang ia miliki dapat mengantarkannya menjadi mesin politik yang efektif. Di masa Presiden Soekarni, kemenangan politik, Partai Nasional Indonesia (PNI) dan kemudian kemenangan Golongan Karta di era rezim Orde Baru dapat menjelaskan efektivitas jaringan birokrasi sebagai alat mobilisasi massa politik, untuk memenang­kan satu organisasi politik.

Lazimnya, penguasaan jaringan birokrasi untuk kepen­tingan politik dilakukan dengan cara mendudukkan para politisi pada posisi strategis di dalam struktur birokra­si pemerintahan, atau dengan merekrut para pejabat birok­rat menjadi kader penggerak pada organisasi sosial poli­tik tertentu. Pola seperti ini, pada gilirannya telah menumbuhkan satu kelompok inti birokrasi. Yakni “politi­si-birokrat”, atau “birokrat-politisi”.

Ekspansi peranan politisi birokrat dalam dunia poli­tik saat ini semakin luas. Hal ini, karena dalam praktek politik, mereka mampu menggunakan faktor kekuasaan birok­rasi, untuk menunjang pencapaian tujuan politik. Akibatn­ya, banyak mantan birokrat termasuk mantan tentara masuk ke partai politik sehingga peluang politisi non birokrat cenderung tergeser. Tentu terkecuali para politisi non birokrat yang memiliki basis kekuatan ekonomi dalam jumlah memadai sehingga dapat melakukan tawar-menawar dengan pihak politisi birok­rat. Meski dalam konteks normatif peluang politisi Parpol kini semakin terbuka. Peluang untuk meraih jabatan terse­but memang terbuka luas, namun dalam prakteknya selalu kandas di tengah jalan, karena tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh politisi birokrat.

Keterlibatan para birokrat dalam politik, sesungguhn­ya hal yang wajar. Namun menjadi tidak wajar, jika didasarkan pada kepentingan politik suatu kelompok/golongan. Sebab jika itu terjadi pasti bakal merugikan rakyat dan negara.

Birokrasi Dimasa Mendatang.

Jika dikiatkan dengan fenomena demokratisasi dan modernisasi, maka perubahan budaya birokrasi akan tak terelakkan. Ini tentu positif bagi bagi kehidupan bangsa dan negara. Menguatnya kesadaran politik rakyat, serta kesadaran umum tentang fungsi birokrat seba­gai pelayan masyarakat, pada akhirnya menuntut adanya sumber daya manusia birokrat yang profesional. Dampaknya pola rekrutmen sumber daya manusia birokrat, sistem promosi jabatan yang seringkali menguta­makan faktor kedekatan politik, menjadi tidak relevan. Demikian pula pemanfaatan jaringan birokrasi pemerintahan untuk kepentingan politik dari suatu kelompok tertentu jadi terbatas.

Fenomena ini tentu patut dicermati sebab kebiasaan para birokrat ta yang mapan tidak hanya menyebabkan ketebengka­laian tugas pelayanan masyarakat, tapi dalam kondisi ter­tentu akan bisa menimbulkan reaksi balik dari masyarakat itu sendiri.

Reaksi balik itu dalam skala pasif berupa ketidak-percayaan terhadap para abdi negara dan bila diabaikan bisa berubah menjadi pembangkangan atau perlawanan terhadap kebijakan birokra­si yang dinilai sudah jauh menyimpang dari fungsi sebagai pelayan masyarakat.Meskipun demikian, mengubah perilaku birokrat kedalam format ideal, jelas tidak mudah. Sebab akar tradisi sebagai bagian dari penguasa yang diwariskan oleh etos abdi dalem/priyayi sudah terlanjur melekat sebagai etos kehidupan para birokrat.

Pendidikan yang sistimatis kearah perubahan kultural, mungkin dapat dijadikan sebagai sarana menuju perbaikan. Namun, siapa yang harus memulai itu semua. Sebab sangat mustahil, bila mengharapkan datangnya perubahan dari kaum birokrat sendiri, tanpa ada desakan politik dari lapisan rakyat.

Iklan
By rangkiangbudaya Posted in admin

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s