Pasar Raya Padang (1962-1969)

Yusran Ilyas, S.Hum

Sebelum abad ke-20, kota Padang belum mempunyai lokasi pasar yang tetap. Pedagang dan pembeli yang homogen memunculkan pasar-pasar baru. Tidak hanya itu, pasar-pasar dimiliki oleh perusahaan atau pedagang kaya. Sistem kepemilikan seperti ini tidak memberikan peluang terhadap pedagang-pedagang besar. Akibatnya, pedagang-pedagang besar ini mendirikan pasar baru sebagai saingan pasar yang telah ada.

Pasar tertua yang didirikan di kota Padang adalah pasar mudik.[1] Pasar mudik, pasar hilir, dan pasar Batipuh berkembang menjadi Pasar Gadang, yang dimiliki oleh perusahaan Badu Ata & Co yaitu perusahaan Minangkabau yang pertama yang mengadopsi gaya perusahaan Eropa.[2] Selanjutnya, pada paruh abad ke-19 sebuah kongsi kelompok pedagang Cina membuka pasar yang kedua di wilayah pemukiman mereka, Kampung China.[3] Pedagang-pedagang cina yang lainnya mengkuti jalan yang telah ditempuh oleh kongsi kelompok pedagang Cina. Dan pasar yang terakhir dibangun oleh Lie Saay terletak di kampung  Jawa.[4]

Pada abad ke-19, terdapat empat pasar yang bersaing. Pasar yang didirikan Lie Saay mampu menggulingkan pasar lainnya. Kota tumbuh mekar ke utara, dan Pasar Jawa milik Lie Saay letaknya lebih di tengah bagi sebagian besar penduduk kota Padang.[5]

Memasuki abad ke-20, pemerintah Kota mulai melirik pasar yang dimiliki oleh Lie Saay. Selain mendapatkan keuntungan dari pajak pedagang, pasar ini akan memberikan gambaran  perencanaan pembangunan kota selanjutnya.

Setelah perkampungan masyarakat Jawa di Padang ini dijadikan lokalisasi pembangunan pasar, maka masyarakat Jawa itu dipindahkan pemukiman mereka ke daerah-daerah sekitarnya seperti Ganting, Sawahan, dan lain-lain.[6] Pemerintah Kota mengambil alih pasar untuk kepentingan umum, namun tentu saja tidak lupa dengan keuntungan mereka.[7]

Keberadaan pasar di kampung Jawa semakin kokoh. Pemerintah Kota menggunakan kekuatan politiknya untuk menghmbat persaingan bebas.[8] Letak yang strategis, dapat menarik pedagang-pedagang untuk berjualan. Dan jarak pasar dengan pemukiman penduduk relatif dekat.

Walaupun pemerintah Kota berusaha untuk memperkecil peluang munculnya pasar baru, tetapi masih terjadi permasalahan lokasi.  Bahkan pemerintah Kota sendiri mendirikan pasar-pasar. Tahun 1927 pemerintah membeli pasar sekunder (penunjang) di Simpang Haru dan tahun 1928 pemerintah memutuskan untuk menyewa pasar kecil (Pasar Kodja) tempat daging babi dijual di kawasan Cina.[9]

Pemerintah Kota dengan kekuatan hukumnya dapat memfungsikan pasar-pasar dengan baik. Pasar-pasar yang dibangun ini dapat bertahan karena diimbangi dengan pembangunan gedung-gedung pemerintahan di sekitar pasar. Fungsi lokasi pasar tidak hanya menawarkan kepentingan komersil, tetapi kepentingan pemerintahan.

Setelah perang dunia I, permintaan kebutuhan terhadap barang ekspor dan impor semakin besar.[10] Lokasi pasar yang dibangun secara statis mengakibatkan ketatnya persaingan antar pedagang. Untuk mengamankan aset-aset di pasar Kampung Jawa, pedagang menjalin hubungan dengan pemerintah. Tentu, hubungan tersebut juga menguntungkan bagi oleh pemerintah.

Kondisi pasar seperti inilah yang ditinggalkan oleh pemerintah Hindia Belanda di kota Padang.

Dari uraian diatas, dapat dipahami bahwa dinamika pasar tidak lepas dari pedagang, pembeli, etnisitas, dan pemerintah. Hubungan komponen-komponen inilah yang memberi warna situasi dan kondisi pasar. Freek Colombijn menjelaskan bahwa etnisitas hanya menimbulkan konflik buruh dengan majikan karena adanya spesialisasi pekerjaan etnis ini. Dengan melihat kondisi pasar, etnisitas justru memberikan nilai lebih dalam memahami dinamika pasar. Kenapa ada kampung Cina? Kenapa pemerintah Hindia Belanda menempatkan orang Eropa di struktur birokasi? Dan kenapa pemerintah Hindia Belanda lebih memihak kepada saudagar cina dan Indo-Eropa?[11] Dari sikap pemerintahan Belanda sendiri telah mengetahui situasi antar etnis di kota Padang.

Padang tahun 1950, polarisasi masyarakat tidak lepas dari pengaruh pertarungan politik antara daerah dengan pusat. Dalam pertarungan politik tersebut, pemerintah pusat melakukan transmigrasi orang Jawa ke daerah Minangkabau. Kebetulan atau tidak, pada saat mulai maraknya perpindahan warga Tapanuli seusai perang kemerdekaan, Sumatera Barat tengah heboh dilanda isu jawanisasi dalam pemerintahan.[12] Dengan jalan seperti ini pemerintah pusat dapat menancapkan secara perlahan legitimasi kekuasaan politik di daerah.

Pemerintah mempunyai paham yang berbeda dengan pemerintah daerah Padang. Pemerintahan beraliran komunis mencoba meluaskan pengaruhya di pemerintah daerah. Dengan kejadian ini mengakibatkan terpecahnya masyarakat di kota Padang. Pertama, masyarakat pro komunis pada umumnya orang Jawa. Kedua, masyarakat kontra komunis yang tidak mendukung sistem sentralisasi pemerintahan pusat.

Pada tahun 1957/1958, Dewan Banteng telah melumpuhkan kekuatan PKI-pada waktu itu satu-satunya kekuatan politik yang menentang Dewannya Husein. [13] Dalam kuarta tahun ini juga, pemerintahan pusat melakukan serangan ke kota Padang. Banyak fasilitas umum yang rusak dan rusak lagi mentalitas masyarakat yang mengalami kekalahan mental dan batin akibat trauma perang.[14] Selama operasi pemulihan keamanan angkatan perang republik indonesia berlangsung di kota padang semenjak tahun 1958 sampai pada tahun itu, menyebabkan sebagian besar warga kota padang terpaksa ke luar kota padang.[15]

Gejala demikian menyebabkan pasar-pasar yang terdapat di kota Padang sebagai tempat pertemuan antara  pembeli dengan penjual, menjadi sepi dari para pengunjung.[16] Masyarakat Padang pindah ke pedalaman Minangkabau untuk menyelamatkan diri.

Dengan situasi seperti ini, algojo-algojo pemerintah pusat beserta simpatisannya dapat menguasai pasar. Hal ini juga didukung oleh penguasaan pasar daerah pedalaman Minangkabau oleh pemerintahan Soekarno. Misalnya pasar Padang Luar, pasar yang terbesar kecamatan Banuhampu, mampu menarik pedagang-pedagang dari pasar tetangga karena adanya perlindungan dari tentara.[17] Dalam periode tahun 1962-1964 jasa transportasi kembali berfungsi dengan lancarnya yaitu membawa penumpang dan barang-barang hasil pertanian dari daerah pedalaman Sumatera Barat menuju kota Padang.[18]

Tahun 1965 adalah tahun yang menakutkan bagi pengikut-pengikut aliran komunis. Penangkapan serta pemusnahan pengikut komunis terjadi di Jakarta beserta daerah-daerah Jawa lainnya. Penumpasan PKI ini berlanjut ke Sumatera Barat. Serangan terhadap komunis lokal tidak hanya tindakan balas dendam, ideologi, dan perasaan anti Jawa, tetapi juga diarahkan kepada pesaing ekonomi Minangkabau yang sudah lama, yakni orang Cina.[19]

Seiring hancurnya dominasi PKI tahun 1966, komposisi pasar raya Padang secara berangsur-angsur berubah. Masyarakat kota Padang yang mengungsi ke pedalaman Minangkabau, melakukan urbanisasi karena keadaan kota telah bersih dari orang-orang PKI.

Beberapa literatur telah menjelaskan tentang masyarakat di Minangkabau yang terpola karena politik tahun 1950 hingga 1960-an, serta pandangan akibat pengalaman yang suram ikut mempengaruhi pola tersebut. Tetapi beberapa literatur tersebut hanya menyinggung sedikit tentang eksitensi pasar bahkan tidak ada.

Audrey R. Kahin dalam bukunya Dari Pemberontakan ke Integrasi: Sumatera Barat dan Politik Indonesia 1926-1998, telah berusaha menjelaskan masyarakat di Minangkabau mengamankan kepentingannya dengan memasuki ranah politik. Penjelasan peneliti ini telah memberi sumbangan dalam menjawab latar belakang terjadinya polarisasi Minangkabau.

Sedangkan Prof. Gusti Asnan dalam bukunya Memikir Ulang Regionalisme: Sumatera Barat Tahun 1950-an telah menyinggung dinamika pasar Padang Luar. Profesor tamatan Breemen University ini telah mengkaitkan pengaruh politik terhadap dinamika pasar Padang Luar.

Selanjutnya, Devis, mahasiswa Prodi Sejarah Universitas Andalas, menjelaskan pasar raya Padang tahun 1950-1960-an dalam skripsinya yang berjudul Sejarah Ekonomi Kota Padang Abad XX. Tetapi devis tidak menjelaskan hubungan komponen-komponen pasar raya Padang dengan politik serta pandangan etnisitas masyarkat.  Dan juga barang dagangan pasar raya Padang tahun 1950-196-an sebagian berasal dari daerah-daerah yang terkena konflik politik. Tentu eksistensi pasar Raya tidak lepas dari pedagang dan ketersediaan barang dagangan.

[1] Rusli Amran, Padang Riwayatmu Dulu, Jakarta: Yasaguna, 1992, hal. 16-26

[2] Freek Colombijn, Paco-paco Kota Padang, Yogyakarta: Ombak, 2006, hal. 315

[3] Ibid

[4] Ibid

[5] Ibid, hal. 316

[6] Op. Cit,. hal. 30

[7] Op, cit,. hal. 316

[8] Ibid

[9] Ibid,. hal. 317

[10] Freek Colombijn, op. cit,. hal. 108-109. Pasca perang dunia I, penduduk eropa di datangkan untuk bekerja di Perusahaan-perusahaan tambang Sumatera Barat dan buruhnya didatangkan dari Jawa. Dengan semakin besarnya jumlah individu tinggal di Padang, maka jumlah konsumsi barang semakin besar.

[11] Audrey R. Kahin, Dari Pemberontakan ke Integrasi: Sumatera Barat dan Politik Indonesia 1926-1998. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005. hal. 100

[12] Gusti Asnan, Memikir Ulang Regionalisme Sumatera Barat 1950-an,  Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007, hal. 51

[13] Audrey R. Kahin, Op.cit,. hal. 393

[14] Lindo Karsyah, Dari Gubernur M. Nasroen sampai Zainal Bakar, Padang: Genta Singgalang Press, 2005, hal. 18

[15] Mochatar Naim, Merantau: Pola Migrasi Masyarakat Minangkabau,  Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1979, hal. 262-266

[16] Devis, Skripsi: Sejarah Ekonomi Kota Padang Abad XX, hal. 46

[17] Gusti Asnan, op.cit,. hal. 111-112

[18] Devis, op. cit,. hal. 55.

[19] Audrey R. Kahin, Op.cit,. hal.392

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s