Menuju Pembangunan Sumatera Tengah

Yusran Ilyas, S.hum

Tanggal 20 Desember 1956, Ahmad Husein mengambil oper kekuasaan pemerintahan dari Gubernur Roeslan Moeljohardjo. [1] Ketika itu DPR-ST (Dewan Perwakilan Rakyat-Sumatera Tengah) masih dibekukan sehingga Ahmad Husein dengan Dewan Bantengnya benar-benar menjadi penguasa tunggal.[2] Dengan dukungan dari kepala-kepala nagari yang tergabung dalam Perwanest (Persatuan Wali Nagari se-Sumatera Tengah), kedudukan Ahmad Husein semakin kuat. Sebelumnya, dukungan datang dari perwira-perwira wilayah TT-I/Bukit Barisan. Perwira ini menuangkannya di Ikrar Bersama Para Perwira Teritorium no.1dan 3. yang berbunyi:

  1. Kami para perwira dari Slagorde TT-I, sesudah membahas dengan seksama Ide 4 Desember 1956 dari Team SSKAD TT-I setelah memperhatikan keputusan-keputusan Reuni 1 Eks Divisi Banteng, telah berbulat tekad untuk menempatkan diri kami sebagai pelopor perjuangan untuk merealisir cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 1945 atas landasan Pancasila dan dalam Jiwa Bhineka Tunggal Ika.[3]
  2. Kami berjanji dengan sungguh-sungguh untuk memelihara unsur setia kawan dalam keadaan dan waktu apapun juga dan tetap bertekad bersama-sama timbul tenggelam dalam perjuangan tersebut.[4]

Di lain sisi, sebagian besar kekuatan politik mendukung Dewan Banteng kecuali Partai Komunis Indonesia (PKI) dan sebagian kalangan Partai Nasional Indonesia (PNI).[5] Tetapi keberadaan partai-partai pendukung Dewan Banteng sebagai media politisasi pemerintahan pusat terhadap daerah ataupun sebaliknya. Pemerintah pusat mengutus anggota Partai Masyumi yang berasal dari Minangkabau agar lebih leluasa berdiplomasi. Misalnya kedatangan Komisi Pencari Fakta dipimpin oleh Zainal Arifin Ahmad, anggota parlemen dari Partai Masyumi asal daerah pemilihan Sumatera Tengah, yang juga menjabat Wakil Ketua III Parlemen.[6] Begitu juga dengan Dewan Banteng, Partai Masyumi sebagai wadah penyampaian aspirasi ke pemerintahan pusat. Hal ini terlihat dari pengaduan Zainal Arifin Ahmad sebagi petugas dari Panitia Permusyawaratan Parlemen menyampaikan kehendak rakyat Sumatera Tengah kepada Presiden Soekarno dan Bung Hatta sebagai berikut:

  1. Hendaknya mengenai Sumatera Tengah diadakan penyelesaian yang aman dan sebaik-baiknya tanpa kekerasan.
  2. Hendaknya suasana dikembalikan seperti di waktu Proklamasi Kemerdekaan `45, bukan saja karena jiwanya, tapi pun kembalinya Soekarno-Hatta sebagai Dwitunggal, memberikan pengaruh kepada pihak-pihak yang bersangkutan supaya dapat ditempuh penyelesaikan yang dikehendaki itu.
  3. (Adanya) Rasa kekecewaan rakyat Sumatera Tengah terhadap seluruh sektor pembangunan.[7]

Sama halnya dengan Partai Komunis Indonesia, pemerintah pusat tidak mendukung sikap Dewan Banteng. Pemerintah pusat mengirimkan utusan-utusan yang mengerti Minangkabau ataupun orang yang dekat dengan Ahmad Husein. Utusan pemerintah pusat yang pertama adalah Dahlan Jambek beserta rombongan-rombongan lain seperti Kol. A. Latif, Wibisono, Rahmat (Pegawai Tinggi Dalam Negeri), dan Soelaiman Effendi (Komisaris Besar Polisi dari Kepolisian Negara RI).[8] Utusan yang kedua adalah Enny Karim beserta delegasi yang berjumlah sebelas orang.[9] Soekarno mencoba pendekatan informal dengan mengutus orang yang berkerabat dengan Hatta yaitu Hasyim Ning.[10]

Utusan-utusan yang dikirim oleh pemerintah pusat gagal menjalankan tugasnya. Masyarakat Sumatera Tengah pada umumnya mendukung kebijakan dari pemerintahan Dewan Banteng. Hal ini didukung juga dengan kemajuan-kemajuan pembangunan. Dan hasil yang dicapai oleh Dewan Banteng menjadi contoh bagi daerah-daerah lain. Kejadian ini akan memperkuat alasan masyarakat Minangkabau mendukung Dewan Banteng.

Sikap utusan-utusan pemerintah pusat yang tidak represif, pemerintah dewan banteng dapat menjalankan program kerjanya. Utusan pemerintah pusat tersebut hanya melakukan peninjauan terhadap kondisi dan situasi Sumatera Tengah. Bahkan Jakarta kemudian mengabulkan tuntutan pihak militer daerah agar status unit komando di daerah ini ditingkatkan menjadi Komando Daerah Militer (Kodam).[11]

Dalam menjalankan roda perekonomian Sumatera Tengah, Ahmad Husein menempatkan kepala nagari sebagai posisi tertinggi di sebuah nagari. Dengan posisi kepala nagari sebagai orang yang dihormati, maka program kerja pemerintahan dapat berjalan dengan lancar. Dan juga  kepala nagari adalah jabatan kultural sehingga mengimpresikan tidak adanya unsur politik dari kebijakan-kebijakannya.

Untuk mendorong peningkatan kinerja kepala-kepala nagari, kepala marga, dan kepala kampung, maka pemerintahan dewan banteng memberikan gaji berdasarkan jumlah penduduk di suatu wilayah dan lama menjabat. Wilayah yang berpenduduk kurang dari dua ribu jiwa adalah golongan I, jika penduduknya melebihi 13.000 adalah golongan IX.[12] Wali nagari golongan I dengan masa kerja satu tahun memperoleh gaji Rp200/bulan, sedangkan yang sudah menjabat lima tahun mendapat gaji Rp265/bulan.[13] Wali nagari golongan IX yang menjabat selama satu tahun memperoleh gaji Rp1.000/bulan, sedangkan yang menjabat selama lima tahun mencapai Rp1.245/bulan.[14]

Dana yang dibagi-bagikan oleh pemerintahan Dewan Banteng berasal dari sumber-sumber-sumber keuangan daerah, namun yang terpenting adalah melalui perdagangan langsung dari pelabuhan Teluk Bayur ke Singapura dan Kuala Lumpur serta antara pelabuhan yang di pantai timur dengan Singapura.[15]  Sumber lainnya adalah danaa segar dari Bank Indonesia Padang sebanyak Rp. 25 juta rupiah.[16] Tetapi pimpinan Dewan Banteng mendasarkan gambaran mereka sendiri atas kenaikan pajak dan alat tukar luar negeri yang didapat di seluruh daerah-daerah Sumatera Tengah (dimana Sumatera Barat menjadi komponen politik yang utama), yang secara jelas mengubah gambaran itu secara berarti.[17]

Sebagian dana digunakan untuk membangun infrastruktur kabupaten di Sumatera Tengah. Ke-13 kabupaten yang memperoleh bantuan itu masing-masing Agam, Pasaman, 50 Kota, Tanah Datar, Solok, Sawahlunto/Sijunjung, Padang/Pariaman, Pesisir Selatan & Kerinci (Keresidenan Sumatera Barat), Kampar, Bengkalis, dan Indragiri (Keresidenan Riau), serta Kabupaten Merangin dan Batang Hari di Keresidenan Jambi.[18]

[1] Mestika Zed, op.cit,. hal. 163

[2] Lindo Karsyah, op.cit,. hal. 14

[3] Mestika Zed, op.cit,. hal. 162

[4] Ibid,.

[5] Lindo Karsyah, op.cit,. hal. 17

[6] Mestika Zed, op.cit,. hal. 173

[7] Ibid,. hal. 174

[8] Ibid,. hal. 172

[9] Ibid,. hal. 175

[10] Ibid,. hal. 177

[11] Gusti Asnan, Memikir Ulang Regionalisme Sumatera Barat 1950-an,  Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007, hal. 176

[12] Mestika Zed, op.cit,. hal. 189

[13] Ibid,.

[14] Ibid,.

[15] Gusti Asnan, Pemerintahan Daerah Sumatera Barat dari VOC hingga Reformasi, Yogyakarta: Citra Pustaka, 2006, hal. 176

[16] Ibid

[17] Audrey R. Kahin, Dari Pemberontakan ke Integrasi: Sumatera Barat dan Politik Indonesia 1926-1998,  Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005, hal. 291

[18] Mestika Zed, op.cit,. hal. 186

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s