PEMERINTAHAN DI SUMATERA BARAT AWAL ABAD 20

Aulia Rahman

  1. A.    Kondisi Geografis

Sumatera Barat merupakan daerah yang dilalui bukit barisan. Bukit Barisan membujur di sepanjang punggung Sumatra. Di Sumatera Barat dikelilingi oleh gunung – gunung, yakni Gunung Merapi, Gunung Sago, Gunung Singgalang, Gunung Talang, Gunung Pasaman dan Gunung Kerinci. Wilayah Sumatera Barat terdapat daerah yang paling subur. Daerah ini di sebut darek (darat dalam bahasa Indonesia) atau daerah pedalaman, daerah kebalikan dari darek, yakni rantau adalah daerah luar dari darek atau daerah perbatasan.[1]

Suku yang mayoritas mendiami Sumatera Barat adalah suku Minangkabau. Menurut Sensus Pemerintahan Hindia Belanda tahun 1930 adalah 3 persen penduduk Minangkabau dari penduduk pribumi Indonesia. Meskipun demikian, mereka merupakan kelompok etnis terbesar nomor empat di Indonesia, yang dikalahkan dalam jumlah orang Jawa (47 persen), Sunda (15 persen), dan Madura ( 7 persen). Walaupun dengan jumlah rendah namun peranan orang Minangkabau mempunyai peranan penting dalam sejarah Indonesia.[2] Hal ini terbukti dari banyak tokoh – tokoh pergerakan rentang tahun 1920 – 1945 antara lain M. Hatta, Haji Agus Salim, M. Natsir, dan Sutan Sjahrir.

Posisi Sumatera Barat terletak antara 0° 54′ Lintang Utara dan 3° 30′ Lintang Selatan serta 98° 36′ Bujur Timur dan 101° 53 Bujur Barat. Tercatat memiliki luas wilayah sekitar 42, 2 Km². Luas tersebut setara dengan 2.17 % dari luas Republik Indonesia.[3] Sumatera Barat terdiri dari 8 kabupaten atas 6 Kotamadya serta 1 Kota Adrimistratif. Di antara 14 Daerah tingkat II, Kabupaten Pasaman memiliki wilayah terluas yaitu 7,8 ribu Km². Sedangkan Kotamadya Padang Panjang, memiliki luas daerah terkecil yaitu 23,00 Km². Kondisi alam Sumatera Barat sampai ini masih diliputi oleh kawasan hutan yang mencapai 60 persen dari luas keseluruhan.

Sedangkan pada tahun 2010, terjadi perubahan dengan banyaknya kabupaten dan kotamadya yang mekar. Dari 14 kabupaten dan kotamadya menjadi 19 daerah kabupaten dan kota 12 di antaranya kabupaten dan 7 kotamadya. 176 kecamatan, 627 Nagari dengan 260 Kelurahan dan 126 Jorong.[4]

  1. Pemerintahan Hindia Belanda

Secara adrimistratif, Sumatera Barat dijadikan sebagai sebuah residensi. Penguasa tertinggi ditempatkan residen pertama Edward Cooles (1795-1796).[5] Sesuai penjanjian London tahun 13 Agustus 1814, Inggris mengembalikan Indonesia ke Belanda dan pertukarannya Inggris mendapatkan Pulau Tumasik (Singapura). Pada tanggal 22 Mei 1819 merupakan tanggal resmi penyerahan maka sejak itu Indonesia di bawah pemerintahan Belanda.[6]

Sejak diumumkan Plakat Panjang 25 Oktober 1833 oleh Komisaris Pemerintahan (Van Sevenhoven dan Jederal Mayor Riesz) atas nama komisaris Jendral Van Den Bosch menjadi titik balik pemerintahan Hindia Belanda di Sumatera Barat. Van den Bosch memerintahkan kepada Van Sevenhoven untuk mendirikan pemerintahan dengan sebaik – baiknya kalau perlu mengerahkan semua pejabat yang ada. Dalam Plakat Panjang, pemerintahan Hindia Belanda tidak saja mengakui semua kesalahannya tetapi malahan menjanjikan yang muluk – muluk kepada rakyat. Dengan janji ini rakyat terpancing untuk membantu Belanda merebut Bonjol walaupun melalui perjuangan sengit, akan tetapi setelah Belanda menang satu persatu pasal dalam Plakat Panjang Dihapuskan[7] guna mengokohkan kekuasaan Belanda di Sumatera Barat. Pengokohan kekuasaan tersebut dengan mengatur pemerintahan sendiri dan menghapuskan pemerintahan tradisional yang telah ada sebelum Belanda masuk ke Sumatera Barat

Sebelum Belanda masuk, di Sumatera Barat telah berdiri pemerintahan yang demokratis dan berdiri sendiri yaitu pemerintahan nagari. Dalam wilayah Sumatera Barat berkembang unit – unit sosial yang dikenal dengan Nagari yaitu sebuah federasi politis yang longgar dan otonom. Keotonomian nagari diikuti dengan corak kehidupan dalam pemerintahan yang demokratis dan egaliter, misalnya dalam mengambil keputusan secara musyawarah yang menghasilkan mufakat.[8]

Semenjak Plakat panjang diberlakukan, dalam pasal 2 disebutkan bahwa Belanda sama sekali tidak mencampuri pemerintahan nagari, begitu pula hak dan kekuasaan kepala suku (penghulu). Namun pada pasal 3 pemerintah akan mengangkat beberapa penghulu, bertindak sebagai wakil pemerintahan Hindia Belanda yang digaji. Kedua pasal ini saling bertentangan, sebenarnya Belanda ingin menciptakan pemerintahan paralel antara pemerintahan nagari dengan pemerintahan Hindia Belanda akan tetapi malah sebaliknya penghancuran secara tersistematis pemerintahan tradisional yang telah berjalan berabad – abad.[9]

Tujuan Pemerintah Hindia Belanda melakukan ini karena mereka menghadapi realita yang sulit. Otonomi dan demokrasi seluas – luasnya yang terjadi dalam pemerintahan nagari akan menimbulkan kesulitan Belandah untuk melancarkan roda pemerintahan dan eksploitasi ekonomi. Ada ratusan nagari di Minangkabau, ada ribuan penghulu yang memilki hak dan kekuasaan yang sama besar setiap nagari. Jika sistem ini tidak dicampuri Belanda maka akan mengalami kesulitan. Untuk memudahkannya Belanda mengikat setiap penghulu yang mewakili kepentingan Belanda dengan mengajin. Mengacu pada kondisi dan realita yang ada,  Belanda menciptakan “aristokasi” sendiri memcoba untuk memasuki pemerintahan nagari secara perlahan-lahan. Melalui perjuangan yang cukup lama akhirnya Belanda mampu memasui sistem pemerintahan dengan usaha antra lain : pertama, Belanda menciptakan gelar – gelar tambahan. Pencitaan gelar tambahan ini pada aawalnya mendapat ejekan dari masyarakat terhadap penghulu atau orang yang diangkat oleh Belanda. Ejekan yang berkembang dimasyarakat mempunyai nama tersendiri seperti “Panghulu Surek[10]. Semakin kuatnya posisi Belanda dengan aristokrasi yang baru, pangakat dan jabatan yang diberikan Belanda menjadi incaran dengan harapan menjadi orang terhormat yang didukung oleh gaji yang tinggi sehingga mereka menjadi pendukung setia Belanda sampai Jepang masuk.[11] Adapun pembuatan gelar tersebut mengacu pada banyaknya nagari di Minangkabau tentu Belanda tidak dapat menjangkau secara keseluruhan, maka dibuat jabatan baru.

Pemerintahan Hindia Belanda telah memperkenalkan sistem pemerintahan baru kepada masyarakat pribumi. Pembentukan jabatan – jabatan baru di luar sub formal pemerintahan nagari telah merubah kedudukan nagari yang otonom menjadi sistem sentralisasi di bawah kepemimpinan kelarasan. Sistem ini membawa kemerosotan kepemimpinan penghulu yang mau bekerja sebagai aparatur pemerintahan Hindia Belanda sehingga secara perlahan mengangkat hak penghulu sebagai pemimpin yang dipilih secarah musyawarah dan mufakat oleh suku atau kaum.[12]

Ada 3 gelar atau jabatan baru dalam sistem aristokrasi yang diciptakan Belanda antara lain: pertama Kepala lareh semacam penghulu kepala yang membawahi penghulu – penghulu dari 2 atau lebih nagari dengan tugas bertanggung jawab atas keamanan, tanam paksa kopi, mengerjakan sawah, menjamin jalan – jalan dan jembatan dilarehnya, kedua Penghulu kepala membawahi setiap penghulu di setiap nagari tugas hampir sama dengan lareh akan tetapi ruang kerjanya hanya sebata dalam nagari, ketiga Penghulu suku Rodi semacam ketua penghulu dari 1 suku dengan tugas menjalankan perintah atas dan menjaga perkebunan agar berjalan lancar. Gelar atau jabatan yang dibuat oleh Belanda, semua berada diluar ketentuan adat dan melanggar isi dari plakat panjang.[13]

Salah satu cara yang dipergunakan Belanda untuk menaikan gengsi pada penghulu dimuka masyarakat dan rakyat dengan uang dan kemewahan. Kepala lareh adalah jabatan tertinggi untuk pribumi (sesudah regent) dengan gaji mula – mula 20 Gulden. Kemudian gaji nya 5 Gulden, dengan gaji sebanyak ini maka tuanku lareh mencari penghasilan dari “luar” supaya terliha mencolok dan terkesan mewah dengan cara memeras rakyat. Dalam keadaan terdesak seperti adanya pengaruh haji – haji yang baru kembali dari Mekkah Belanda menaikan gaji seorang tuanku lareh dinaikkan dari 20 Gulden menjadi 80 Gulden guna membendung pengaruh dari haji-haji tersebut. Selain itu, untuk daerah pesisir pantai Barat kecuali Padang gajinya lebih rendah kerena dianggap kurang penting dari sudut kepadatan penduduk dan politis. Akan tetapi alasan sebenarnnya ialah daerah persisir tidak ada perkebunan yang menghasilkan uang seperti di daerah darek. Kepala lareh di daerah pesisir menerima gaji 50 Gulden. Tetapi Regent kepala (Hoofdregent) di Padang menerima gaji terbesar dari seluruh pejabat pribumi, yakni 500 Gulden. Bandaro dan 7 Penghulu lainnya, seperti Tuanku lareh atau 80 Gulden. Regent di Indrapura dan Pariaman 100 Gulden.[14]

Sekitar awal abad ke-20, jumlah lareh banyak sekali kira – kira 140 buah. Jumlah penghulu di tiap lareh tidak menentu sesuai kebutuhan. Ada Tuanku lareh yang membawahi 17 penghulu kepala, seperti VII Koto, ada pula yang 10 ( lareh Banuhampu dan IV Koto), ada yang membawahi 1 penghulu seperti di Lubuk Tarap, malahan ada lareh yang tidak mempunyai penghulu kepala seperti Ujung Gading dan Sikilang. Jumlah penghulu kepala secara keseluruhan kira – kira 500 orang. Tidak semua penghulu kepala dibawahi seorang kepala lareh langsung di bawah ondeeafdeeling seperti di daerah Bandar X. Kota Padang, kecuali regent ada 8 penghulu (wijkhoofd), seorang pemuncak dan 2 orang penghulu pasar. Demikian cara sistem pemerintahan Hindia Belanda membongkar pemerintahan tradisional melalui pejabat pribumi yang dibayar.[15]

Selain itu, sistem pemerintahan tradisional atau nagari, Belanda juga merombak sistem pembagian wilayah. Tujuannya untuk memudahkan pngontrolan terhadap masyarakat. Pada akhir abad ke-19 Sumatera Barat terdiri dari 3 resisidensi : Tapanuli, Padangsche Benerdelanden (pesisir), Padangsche Bovenlanden (pedalaman). Benerdelanden mempunyai 4 kabupaten terdiri dari Air Bangis, Rao, Pariaman, Padang dan Painan), Bovenlanden terdiri dari 4 kabupaten juga antara lain Lima Puluh Kota, Agam, Tanah Datar, dan XIII serta IX-Koto). Kemudian sejak tahun 1906 Sumatera Barat dijadikan menjadi satu residensi terlepas dari residensi Tapanuli.

 

 

Belanda membagi menjadi 8 kabupaten (afdeeling).[16] Afdeeling dibagi lagi menjadi onderafdeeling yaitu :

  1. Kabupaten Padang dengan 3 onderafdeeling yakni Padang (Kecamatan Tanah Tinggi, Batang Arau, Binuang, Kota Tangah, Pauh, Sungkai, V Lurah), Pulau Mentawai, dan Pulau Batu.
  2. Kabupaten Painan dengan 2 onderafdeeling Painan (Kecamatan Paiana dan Batang Kapeh) dan Balai Selasa (Kecamatan Balai Selasa dan Indrapura).
  3. Kabupaten Batipuah dan Pariaman dengan 2 onderafdeeling yaitu Padang Panjang (Kecamatan Padang Panjang, Batipuah, dan Sumpur) onderafdeeling Pariaman (Kecamatan XII-Koto, Pariaman dan Ulakan)
  4. Kabupaten Agam dengan 2 onderafdeeling yaitu Agam (Kecamatan Bukittingi, Ampek  Angkek, Tilatang Kamang) dan Manianjau (Kecamatan Matur, Danau dan Lubuk Basung)
  5. Kabupaten Lubuk Sikaping dengan 3 onderafdeeling yaitu Lubuk Sikaping (Kecamatan Lubuk Sikaping dan Rao), onderafdeeling Ophir (Kecamatan Talu dan Cubadak), onderafdeeling Air  Bangis (Kecamatan Air Bangis dan Ujung Gading).
  6. Kabupaten Lima Puluh Kota dengan 4 onderafdeeling yaitu Payakumbuh (Kecamatan Payakumbuh, Ranah, dan Luhak), Suliki (Kecamtan Suliki), Bangkinang (Kecamatan Tigo Kubung Air), onderafdeeling Pangkalan Koto Baru (Kecamatn Koto Baru).
  7. Kabupaten Tanah Datar dengan 4 onderafdeeling yaitu Sawahlunto (Kecamatan Sawahlunto), Fork Van Der Cappelen (Kecamatan Batusangkar dan Pariangan), Sijunjung (Kecamatan Sijungjung dan Buo), dan onderafdeeling Batang Hari (Kecamatan Batang Hari dan Koto Besar).
  8. Kabupaten Solok dengan 3 onderafdeeling yaitu Solok (Kecamatan Solok, IX-Koto dan Guguk), Alahan Panjang (Kecamatan Alahan Panjang dan Payang) dan onderafdeeling Muaro Labuah (Kecamatan Sungai Pagu dan XIII-Koto).

 

 

DAFTAR PUSTAKA

Tsuyoshi Kato, Adat Minangkabau dan Merantau Dalam Perspektif Sejarah. (Diterjemahkan Dari : Matrilini Migration Evolution Minangkabau Traditions In Indonesia).(Ithaca, N.Y : Cornell University Press, 1982) – (Jakarta : Balai Pustaka, 2005),

Sumatera Barat Dalam Angka 1998, Badan Pusat Statistik provinsi Sumatera Barat kerjasama dengan Badan Perncanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) tingkat I Privinsi Sumatera Barat.

Sumatera Barat Dalam Angka 2010, Badan Pusat Statistik provinsi Sumatera Barat kerjasama dengan Badan Perncanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) tingkat I Privinsi Sumatera Barat.

Gusti Asnan, Pemerintahan Sumatera Barat Dari VOC Hingga Reformasi, (Yogyakarta : Citra pustaka, 2006)

Gusti Asnan, Dunia Maritim Pantai Barat Sumatera , Yogyakarta. Ombak, 2007

Rusli Amran, Sumatera Barat Hingga Plakat Panjang, Jakarta : Sinar Harapan, 1985,

Nuzul Afza Bt Md. Khlmid, Kelas Menengah Minangkabau : Aspek historis dalam Novel Minangkabau Sebelum Perang Dunia dua, Skripsi, (Padang : Fakultas Sastra jurusan Sejarah Universitas Andalas, 1993), hlm 14-15

 


[1]Tsuyoshi Kato, Adat Minangkabau dan Merantau Dalam Perspektif Sejarah.(Diterjemahkan Dari : Matrilini Migration Evolution Minangkabau Traditions In Indonesia).(Ithaca, N.Y : Cornell University Press, 1982) – (Jakarta : Balai Pustaka, 2005), hlm 1

[2]Tsuyoshi kato,  Ibid, hlm 1-2

[3] Sumatera Barat Dalam Angka 1998, Badan Pusat Statistik provinsi Sumatera Barat kerjasama dengan Badan Perncanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) tingkat I Privinsi Sumatera Barat. Hlm 3-5

[4] Sumatera Barat Dalam Angka 2010, Badan Pusat Statistik provinsi Sumatera Barat kerjasama dengan Badan Perncanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) tingkat I Privinsi Sumatera Barat. Hlm 31-33

[5] Gusti Asnan, Pemerintahan Sumatera Barat Dari VOC Hingga Reformasi, (Yogyakarta : Citra pustaka, 2006) hlm 29- 30

[6]  Gusti Asnan, Dunia Maritim Pantai Barat Sumatera , Yogyakarta. Ombak, 2007

[7] Rusli Amran, Sumatera Barat Hingga Plakat Panjang, Jakarta : Sinar Harapan, 1985, hlm 11-15

[8] Nuzul Afza Bt Md. Khlmid, Kelas Menengah Minangkabau : Aspek historis dalam Novel Minangkabau Sebelum Perang Dunia dua, Skripsi, (Padang : Fakultas Sastra jurusan Sejarah Universitas Andalas, 1993), hlm 14-15

[9]Rusli Amran, Op,.Cit, hlm 187

[10] Panghulu Suret adalah ejekan yang berkembang dalam masyarakat minangkabau untuk penghulu yang diangkat oleh Pemerintah Hindia Belanda. Ejekan ini bentuk dari penghinaan kepada orang yang mau bekerjasama dengan Belanda. Orang yang akan diangkat Belanda tentu orang – orang yang mau bekerja sama dengan Belanda dengan iming – iming gaji dan intensif – intensif. Namun pada akhirnya para penghulu berlomba-lomba untuk mendapatkan jabatan penghulu seperti Kepala laras, Kepala penghulu dan kepala penghulu rodi karena gaji yang tinggi.

[11] Rusli Amran, Op,.Cit, hlm 187-189

[12] Nurul Azfa, Op,.Cit, hlm 29-30

[13] Rusli Amran, Op,.Cit, hlm 193 – 194

[14] Rusli Amran, Op,.Cit, hlm 198-199

[15] Rusli Amran, Op,.Cithlm 199 – 200                          

[16] Rusli Amran, Op,.Cit,hlm 201-203

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s