KONFLIK ETNIS DI KOTA PADANG AWAL ABAD XX SAMPAI AGRESI MILITER I: PERGESERAN PERAN DAN INTERAKSI ANTAR ETNIS DALAM MEMBENTUK KEHIDUPAN SOSIAL

Yusran Ilyas

BAB I

PENDAHULUAN

  1. A.    Latar Belakang

Pada awal abad XX, kota Padang dihuni oleh berbagai macam etnis. Etnis-etnis ini tidak hanya berasal dari etnis yang ada di Nusantara tetapi juga datang dari luar. Hal ini disebabkan oleh posisi ekonomis dari kota Padang sehingga negara-negara dari luar seperi Belanda dan Inggris tertarik untuk menguasainya.[1]

Saat Belanda membentuk pemerintahan di Kota Padang, masyarakat dikelompokan sesuai dengan etnis. Hal ini dikarenakan tiap-tiap etnis mempunyai peran yang berbeda dalam lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Peran yang berbeda-beda ini dipertahankan oleh pemerintahan Hindia Belanda agar tidak terjadi bentrokan antar segmen etnis ini. Bahkan, pemerintahan Belanda memanfaatkan situasi ini demi kepentingan politiknya.

Pengelompokan masyarakat kota Padang ini, juga diekspresikan melalui pemberontakan pada tahun 1908. Walaupun sebenarnya pemberontakan ini adalah konflik antara majikan dengan kariawan atau pekerja[2] tetapi masyarakat Padang mengekspresikan dengan perspektif keetnisan. Posisi majikan biasanya dipegang oleh orang Eropa dan status kariawan dan pekerja disandang oleh golongan pribumi. Oleh karena itu, konflik ini merupakan kekecewaan dari sekelompok etnis yang direpresentasikan dengan cara mencari perbedaan fisik dengan kelompok yang menjadi musuhnya.

Selanjutnya, pada tahun 1942 saat Jepang masuk ke Padang, etnis Minangkabau mempunyai kesempatan untuk mendapatkan pengaruh dan mengendalikan kota Padang. Jepang sebagai penguasa di Kota Padang, mengajak kerjasama pemimpin di Padang untuk memobilisasi masyarakat. Artinya, dengan tanggung jawab yang diberikan oleh Jepang ini, etnis Minangkabau punya kesempatan untuk menyalurkan tujuannya yang belum tercapai pada saat pemerintahan Belanda.

Penjelasan peristiwa di atas dapat diartikan adanya perubahan peran dan kedudukan dari sekelompok etnis. Perubahan ini disebabkan oleh tekanan dan anomali politik. Tekanan dan anomali politik merusak tatanan sosial yang lama terbangun sehingga terjadi pergeseran struktur kekuasaan.Setelah Indonesia merdeka, etnis Minangkabau mempunyai otoritas yang besar dalam menentukan nasibnya sendiri. Etnis Minangkabau tidak mesti berkompromi dengan etnis lain untuk mencapai tujuannya. Bahkan etnis Cina, meminta orang-orang Minangkabau untuk memperhatikan nasib mereka.[3]

Perubahan kedudukan dan peran dari masing-masing etnis juga disertai dengan konflik-konflik. Tetapi dalam sorotan yang lebih sempit, konflik ini menyebabkan dendam sehingga menimbulkan konflik yang berkelanjutan antara etnis-etnis ini. Konflik-konflik ini mengakibatkan etnis-etnis di Kota Padang tidak dapat mempertahankan apa yang diinginkannya dari awal abad XX hingga pasca kemerdekaan. Akibatnya, etnis-etnis ini terus mencari jalan untuk mengurangi konflik.

Menjelang Agresi Militer I, terjadi perubahan sikap dari sekelompok etnis dalam menangani konflik. Dalam menangani konflik, mereka lebih memakai jalan kompromi dibandingkan mengucilkan pengaruh dari  pesaingnya. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti perubahan cara pandang ini yang direpresentasikan dengan menampilkan suatu karya ilmiah yang berjudul “Konflik Etnis di Kota Padang awal Abad XX sampai Agresi Militer I: Pergeseran Peran dan Interaksi antar Etnis dalam Membentuk Kehidupan Sosial”.

  1. B.     Kerangka Analisis

Penelitian ini tidak hanya menjelaskan tentang kedudukan etnis dalam lingkungan sosialnya, interaksi antar etnis, serta penguasaan terhadap etnis lain. Penelitian ini juga menjelaskan perubahan kedudukan dan pergeseran peran etnis dalam tatanan sosial. Artinya, sekelompok etnis tidak bisa menguasi etnis lain secara kontinu sehingga penelitian ini tidak ada aspek konstan dalam merekontruksi peristiwa pergeseran kedudukan etnis. Oleh karena itu, peneliti tidak memakai konsep Karl Marx tentang tumbuhnya kelas-kelas sosial yang justru menekankan faktor konstan dalam merekontruksi peristiwa pembentukan kelas-kelas sosial.

Setelah mendapatkan alasan atau motivasi individu untuk bertindak, maka latar belakang pergeseran peran etnis dapat dimengerti. Langkah selanjutnya adalah menentukan tindakan yang dilakukan etnis setelah terjadi pergeseran peran etnis. Donald L. Horowitz berpendapat bahwa pergesaran peran etnis di Afrika dan Asia bertujuan untuk memproduksi hal yang mengurangi dan membatasi daya saing.[6]Peneliti lebih memakai teori dari Donald L. Horowitz untuk merekontruksi peristiwa pergeseran peran etnis. Awalnya Donald L. Horowitz memberikan pengertian dari konflik untuk menuju pembahasan pergeseran peran etnis. Konflik adalah suatu perjuangan dimana tujuan untuk mendapatkan tujuan seiring dengan memusnahkan, melukai, atau menghilangkan saingan.[4] Dengan adanya penjelasan tentang pengertian konflik ini, membantu peneliti dalam mencari apa motivasi dari sekelompok etnis untuk bertindak. Donald L. Horowitz tidak memeberikan aspek-aspek atau faktor-faktor yang melatarbelakangi dari konflik, kalau konsepnya etnis. Donald L. Horowitz menambahkan, teori konflik ini mencocokan aspek tertentu dari konflik ini, jauh lebih baik daripada mencocokan teori konflik dengan aspek lainnya.[5] Artinya, munculnya aspek sesuai dengan konteks permasalahan konflik, bukan menitikberatkan salah satu aspek menjadi sesuatu faktor yang mempengaruhi dari permasalahan konflik.

 BAB II

DINAMIKA ETNIS DI PADANG AWAL ABAD XX SAMPAI AGRESI MILITER BELANDA I

  1. A.    Peran dan Interaksi Etnis

Pada awal abad XX, rekontruksi kehidupan bermasyarakat tergantung kepada peran yang dipegangnya. Untuk memainkan peran ini, individu harus mempunyai status atau jabatan dalam bermasyarakat. Status atau jabatan juga menunjukan kekuasaan individu dalam tatanan sosialnya. Oleh karena itu, status atau jabatan sangat penting bagi individu untuk menjalankan sesuatu yang diinginkannya.

Pemerintah Hindia Belanda telah menempatkan etnis-etnis di kota Padang sesuai dengan perannya masing-masing. Pemerintah Hindia Belanda juga membuat strategi untuk mencapai tujuannya dalam penataan etnis. Salah satunya adalah memberikan peluang kepada pengusaha bangsa Eropa untuk menduduki kursi di pemerintahan Hindia Belanda. Seperti halnya Hacke, seorang pengusaha Eropa, menjadi dewan kota praja di kota Padang hingga tahun 1915.[7] Strategi pengangkatan ini, sesuai dengan keadaan pemerintah Hindia Belanda pada umumnya tergantung kepada perkembangan perdagangan.

Selanjutnya, etnis pribumi khususnya suku Minangkabau mampu mempertahankan diri dalam bersaing dengan pedagang China, dibandingkan dengan kebanyakan penduduk asli lainnya.[8] Dalam persaingan perdagangan ini, orang China masih mampu unggul dalam memperoleh keuntungan dalam bidang politik atau perdagangan. Hal ini dikarenakan orang China merupakan partner atau relasi usaha daripada para pengusaha Belanda dan pengusaha Eropa lainnya.[9] Lain halnya dengan etnis Bugis dan Nias, dijadikan sebagai prajurit perang oleh Pemerintah Belanda.[10]

Pada tahun 1942, pemerintah Hindia Belanda hancur seiring dengan penguasaan Jepang di Kota Padang.Rentang tahun 1942-1945, Jepang mengakibatkan kehancuran ciptaan peran sekelompok yang dibuat oleh Belanda. Belanda memanfaatkan sekelompok etnis sesuai keahliannya yang sesuai dengan porsinya sedangkan Jepang memanfaatkan sekelompok etnis sesuai dengan keinginan Jepang. Jepang mendidik masyarakat menjadi pasukan militer untuk persiapan perang melawan sekutu. Sebagian masyarakat kota Padang juga dijadikan sebagai romusha.Di tengah-tengah kehidupan etnis pribumi, Eropa, dan China, ada golongan orang Indo Eropa yang memberikan pengaruh terhadap perpolitikan di Padang. Walaupun  sebagian orang Indo Eropa ini tidak mempunyai hubungan kemitraan secara langsung dengan etnis lain, tetapi mereka mampu membuat kehadirannya diperhitungkan dengan memiliki perusahaan media massa. Mereka menguasai opini umum tentang penentangan upaya pemerintah memajukan pendidikan modern bagi anak-anak pribumi dan menghantam keras politik Belanda.[11] Penentangan ini datang dengan kuat sehingga pemerintah terpaksa menarik kembali usulan tentang pendidikan untuk pribumi.[12]

Setelah proklamasi kemerdekaan, banyak jabatan pemerintahan yang kosong saat ditinggalkan Jepang. Kejadian ini memberikan kesempatan kepada pejuang-pejuang pribumi untuk menjalankan roda pemerintahan. Mereka memprioritaskan menduduki jabatan yang berhubungan dengan perekonomian karena keadaan perdagangan masih belum pulih. Oleh karena itu, Syafei sebagai residen Sumatera Barat membentuk divisi urusan perdagangan seperti Administrasi Kas Negara, Pajak, Pegadaian, Cukai dan Perhubungan Laut, dan Candu atau Garam.[13]


B.    
Kompromi EtnisSelain menjadi pegawai, masyarakat pribumi juga berprofesi sebagai pedagang. Hal ini didukung oleh terjaminnya proses administrasi perdagangan karena kantor-kantor perdagangan diisi oleh masyarakat pribumi. Hal ini diindikasikan oleh data perbandingan jumlah pedagang di Padang dengan daerah pedalaman. Jumlah pedagang tetap di pedalaman sebanyak 41,67% sedangkan wilayah pesisir 66,66%.[14] Padahal, masyarakat di pedalaman berpotensi sebagai pedagang karena daerahnya cocok untuk bertani. Sedangkan di Padang, tanahnya kurang subur dibandingkan dengan daerah pedalaman. Selain itu, masyarakat Padang juga terfokus kepada pembenahan pemerintah sehingga tidak semua masyarakat bisa fokus dalam melakukan kegiatan perdagangan.

Pada Pasca Proklamasi Kemerdekaan, etnis pribumi mengambil alih pemerintahan dari tangan Jepang. Sedangkan Etnis China, meminta agar Republik atau etnis pribumi untuk memberikan perhatian. Artinya, Etnis China tidak menganggap lagi etnis pribumi sebagai pesaing berdagang. Etnis China lebih memandang pribumi sebagai mitra berunding untuk mencapai tujuannya. Dalam pertemuan kecil yang terbuka dari hati ke hati, Sho Bun Seng menyampaikan persoalan masyarakat Cina untuk dapat diurus secara baik.[15]

Etnis pribumi khususnya Minangkabau di kota Padang, tidak memanfaatkan situasi ini sebagai momen pembalasan terhadap Etnis Cina. Etnis pribumi meminta Etnis Cina memberikan toleransi dan mengerti terhadap situasi pemuda-pemuda dalam menghadapi pergolakan besar.[16]


BAB III
eristiwa inilah yang dinamakan dengan kompromi etnis. Sekelompok etnis melakukan hal yang sama dengan apa yang telah dilakukan oleh etnis lain. Walaupun mempunyai tujuan yang berbeda, setidaknya ada penyusunan sikap kerja sama demi mewujudkan tujuan tersebut.

KESIMPULAN

Pada awal XX, di Padang dihuni oleh beberapa etnis yaitu pribumi, Eropa, Cina, dan Timur Asing. Mereka hidup dengan menjalin interaksi atau hubungan dengan sesamanya baik itu melalui perdagangan ataupun politik. Bahkan, mereka memanfaatkan hubungan tersebut untuk kepentingan masing-masing. Dalam hubungan tersebut, terdapat salah satu pihak yang dirugikan. Misalnya, diskriminasi yang dilakukan oleh pemerintah Belanda kepada etnis pribumi khususnya Minangkabau. Perlakuan yang tidak adil ini direspon oleh orang Indo sehingga menimbulkan konflik. Sebenarnya, respon dari orang Indo ini merupakan sikap kekecewaan terhadap orang Eropa dan menjadikan sikap “ketidakadilan” pemerintah Hindia sebagai alat untuk mengekekspresikan kritikan.

Pada tahun 1942, Jepang menjadikan etnis pribumi sebagai mitra untuk melakukan perubahan di Padang. Sikap Jepang ini memberikan kesempatan kepada etnis pribumi khususnya Minangkabau, untuk menunjukan eksistensinya. Tiga tahun setelah itu, etnis Minangkabau menjadi hampir menguasai secara total kota Padang dengan cara menduduki kursi pemerintahan. Walaupun memegang pucuk pemerintahan, etnis pribumi tidak melakukan balasan kepada etnis-etnis sewaktu zaman kepenjajahan. Etnis pribumi hanya mengekpresikan rasa kekhawatiran kepada etnis lain, khususnya Cina, untuk tidak ikut campur dalam urusan tertentu. Etnis Cina juga menganggap pribumi sebagai mitra runding untuk menentukan nasib mereka.

Dengan memabaca kronologis peristiwa ini, setidaknya kita pahami bahwa konflik memuculkan rasa dendam walaupun kejadiannya masa lalu. Perasaan dendam akan padam, jika tidak melakukan pembalasan lagi dan menyikapinya dengan bijaksana. Walaupun sikap bijaksana tidak sepenuhnya menghilangkan rasa dendam, setidaknya memadamkan rasa dendam itu secara berangsur-angsur.

 

 

 DAFTAR PUSTAKA 

Amran, Rusli. Padang Riwayatmu Dulu.  Jakarta: Mutiara Sumber Widya. 1986.

 Asnan, Gusti. “Padang Akhir Abad XIX dan Awal Abad XX: Profil Kota Kolonial”. Dalam  Pusat Penelitian Universitas Andalas No. 16. 1992.

 Colombijn, Freek. Paco-paco Kota Padang. Yogyakarta: Ombak, 2006.

 Horowitz, Donald L.. Ethnic Groups in Conflict. Berkeley and Los Angeles, California: University of California Press. 1985.

 Nurdin, Buchari. Perjuangan Kemerdekaan Indonesia di Sumatera Barat 1945-1950 (Studi Komparatif antara Daerah Pedalaman dan Daerah Pesisir). Tesis Tidak Diterbitkan. Padang: Jurusan Sejarah Fakultas Keguruan Pengetahuan Sosial UNP. 1976.

 Rasyid, S. M.  dkk. Sejarah Perjuangan Kemerdekaan RI di Minangkabau 1945-1950. Jakarta: Mutiara. 1978.

 UPTD Museum Adityawarman. Menyingkap Riwayat dan Pesona Kota Padang Lama yang Tersisa. Padang: Pemerintah Propinsi Sumatera Barat Dinas Pariwisata, Seni, dan Budaya Museum Adityawarman. 2007.


[1] Gusti Asnan. “Padang Akhir Abad XIX dan Awal Abad XX: Profil Kota Kolonial”. Dalam  Pusat Penelitian Universitas Andalas No. 16. 1992, hlm. 10

[2] Freek Colombijn. Paco-paco Kota Padang. Yogyakarta: Ombak, 2006, hlm. 107

[3] S. M. Rasyid dkk. Sejarah Perjuangan Kemerdekaan RI di Minangkabau 1945-1950. Jakarta: Mutiara. 1978, hlm. 242

[4] Donald L. Horowitz. Ethnic Groups in Conflict. Berkeley and Los Angeles, California: University of California Press. 1985,  hlm. 95.

[5] Ibid,. hlm. 96

[6] Ibid,. hlm. 334

[7] Freek Colombijn. Paco-paco Kota Padang. Yogyakarta: Ombak, 2006, hlm. 152.

[8] Ibid,. hlm. 113

[9] UPTD Museum Adityawarman. Menyingkap Riwayat dan Pesona Kota Padang Lama yang Tersisa. Padang: Pemerintah Propinsi Sumatera Barat Dinas Pariwisata, Seni, dan Budaya Museum Adityawarman. 2007, hlm. 19

[10] Gusti Asnan. “Padang Akhir Abad XIX dan Awal Abad XX: Profil Kota Kolonial”. Dalam  Pusat Penelitian Universitas Andalas No. 16. 1992, hlm. 25

[11] Rusli Amran. Padang Riwayatmu Dulu.  Jakarta: Mutiara Sumber Widya. 1986, hlm37.

[12] Ibid,. hlm. 34

[13] S. M. Rasyid dkk. Sejarah Perjuangan Kemerdekaan RI di Minangkabau 1945-1950. Jakarta: Mutiara. 1978, hlm. 149

[14] Buchari Nurdin. Perjuangan Kemerdekaan Indonesia di Sumatera Barat 1945-1950 (Studi Komparatif antara Daerah Pedalaman dan Daerah Pesisir). Tesis Tidak Diterbitkan. Padang: Jurusan Sejarah Fakultas Keguruan Pengetahuan Sosial UNP. 1976, hlm. 15.

[15]  S. M. Rasyid dkk. op.cit,. hlm. 242

[16] Ibid,.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s