Dampak Pertumbuhan Penduduk Kota Bukittinggi Studi kasus: Masa Peralihan Ibukota Sumatera Barat Tahun 1958 – 1979

Wiki Hasukma SP

Berakhirnya pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia adalah masuknya bangsa Jepang dan mulai mengambil alih pemerintahan dari tangan kolonial Belanda. Masa pemerintahan Belanda Indonesia dijadikan sebagai satu kesatuan pemerintahan sipil, namun berbeda dengan bangsa Jepang yang membagi Indonesia menjadi dua pemerintahan militer yaitu pemerintahan Angkatan Darat (Riku – Gun) dan Angkatan Laut  (Kai – Gun).[1]

Pembagian pemerintahan disesuaikan dengan kekuatan yang memegang terhadap daerah tersebut. Khusus untuk Angkatan Darat, wilayah kekuasaan dibagi dua unit pemerintahan. Hal tersebut membuat Indonesia terbagi atas tiga unit pemerintahan militer yakni, pertama Tentara ke 16 berada di Pulau Jawa dan Madura dengan pusat pemerintahannya berada di Batavia yang dikuasai oleh Angkatan Darat, kedua Tentara ke 25 berada di Pulau Sumatera dengan pusat pemerintahannya berada di Bukittinggi yang dikuasai oleh Angkatan Darat, dan ketiga Armada Selatan ke 2 berada di Pulau Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Irian Barat dengan pusat pemerintahannya berada di Makasar yang dikuasai oleh Angkatan Laut.[2]  Dengan terbentuknya tiga unit pemerintahan militer Jepang ini membuat perkembangan pemerintahan daerah di Indonesia mengalami perubahan dan perbedaan.

Masa kemerdekaan, wilayah – wilayah di Indonesia telah ditetapkan oleh keputusan sidang PPKI, salah satunya terbentuknya keresidenan Sumatera Barat yang secara resmi berdiri pada tanggal 1 Oktober 1945.[3] Pembentukan keresidenan di Indonesia berupaya agar pengaturan wilayah setelah ditinggalkan oleh penjajah bisa berjalan baik. Setiap daerah diberi kebebasan untuk menamai dan membentuk daerah administratif dibawah keresidenan, maka pemerintahan daerah Sumatera Barat menjadikan Luhak sebagai unit administratif dibawah keresidenannya. Kepala Pemerintahan Republik Indonesia Daerah Sumatera Barat membuat keputusan berdasarkan Besluit No. R.I/ I tanggal 8 Oktober 1945 bahwa keresidenan Sumatera Barat dibagi atas delapan Luhak. Kedelapan Luhak tersebut yaitu:[4]

  1. Luhak Padang dan sekitarnya, dengan Ibukota Padang
  2. Luhak Painan dengan Ibukotanya Painan
  3. Luhak Kerinci – Indrapura dengan Ibukotanya Sungai Penuh
  4. Luhak Tanah Datar dengan Ibukotanya Batusangkar
  5. Luhak Agam dengan Ibukotanya Bukittinggi
  6. Luhak Limapuluh Kota dengan Ibukotanya Payakumbuh
  7. Luhak Solok dengan Ibukotanya Solok
  8. Luhak Kecil Talu dengan Ibukotanya Talu

Dari delapan Luhak yang berada di keresidenan Sumatera Barat terdapat dua Kotapraja yaitu Padang dan Bukittinggi yang dipimpin oleh Walikota sedangkan Luhak dipimpin oleh Wali Luhak.

Bukittinggi dijadikan oleh Jepang sebagai Ibukota Sumatera Barat dan pada awal kemerdekaan, Bukittinggi tetap menjadi Ibukota Sumatera Tengah atau Sumatera Barat. Namun pada tahun 1958, Padang menjadi Ibukota Sumatera Barat secara de facto dan pada tahun 1979 kota Padang secara resmi menjadi Ibukota Sumatera Barat.[5]

Salah satu daerah yang berkembang di Alam Minangkabau, Bukittinggi masa kolonial Belanda menjadi sasaran bagi penduduk untuk melakukan urbanisasi dimana yang menjadi faktor dari urbanisasi ini adalah tradisi merantau yang telah ada pada masyarakat Minangkabau.[6] Banyaknya penduduk pedesaan berpindah ke Bukittinggi disertai dengan tumbuhnya Bukittinggi menjadi sebuah kota di pedalaman Sumatera Barat (Alam Minangkabau). Masyarakat desa pergi ke Bukittinggi dengan tujuan agar kehidupan berubah lebih baik dari pada sebelumnya. Hal ini disebabkan karena keberadaan kota memberikan lapangan pekerjaan yang baru.

Awal tumbuhnya wilayah kota Bukittinggi tidak lepas dari pengaruh dari Nagari Kurai V Jorong yang mana masyarakat Nagari Kurai merupakan penduduk asli dari kota Bukittinggi.[7] Asal kata nama Bukittinggi ini berasal dari kata bukik nan tatinggi.[8] Bukit ini berada diketinggian 936 m di atas permukaan laut. bukik nan tatinggi memiliki nama yaitu Bukik Kubangan Kabau. Bukik Kubangan Kabau merupakan bukit yang paling tinggi dari 27 bukit yang ada di Nagari Kurai V Jorong.[9]

Bukik Kubangan Kabau yang menjadi bukit paling tinggi, dijadikan sebagai tempat bermusyawarahnya para penghulu Nagari Kurai V Jorong. Permusyawarahan para penghulu membahas tentang bagaimana perkembangan dan masa depan Nagari Kurai V Jorong. maka disepakatilah  bahwa Bukik Kubangan Kabau yang sering jadi tempat musyawarah penghulu ini di tukar nama menjadi Bukik Tinggi yang juga dijadikan untuk penyebutan nama untuk Nagari Kuarai V Jorong.[10]

Selain itu, para penghulu juga membentuk beberapa sarana umum seperti pasar dimana pasar ini dilaksanakan setiap hari Sabtu. Keberadaan Pasar juga bermanfaat bagi perkembangan wilayah Bukittinggi, dilhat dari banyak para pedagang dan pembeli yang datang ke pasar juga mempengaruhi pertumbuhan penduduk di wilayah Bukittinggi. Bagi para pedagang yang ingin jualan lebih lama di Pasar memilih tinggal di wilayah Bukittinggi. Jumlah penduduk di Bukittinggi pada masa kolonial Belanda cukup banyak, ini dilihat dari hasil sensus penduduk pertama di Bukittinggi pada tahun 1905 yaitu 2.239 jiwa. Jumlah ini dirincikan sebagai berikut yaitu Bumiputera: 1.439 jiwa, Eropa: 258 jiwa, Cina: 347 jiwa, Timur Asing: 195. Ditahun 1930 dan 1935, pertumbuhan penduduk di kota Bukittinggi melonjak tinggi, bisa dikatakan pertumbuhan besar dimana pada tahun 1930 jumlah penduduknya mencapai 14.657 jiwa dan tahun 1935 mencapai 14.704 jiwa.[11] Kondisi ini dipengaruhi oleh keberadaan Bukittinggi sebagai pusat pemerintahan Afdeeling Agam dimana orang Eropa, Cina, dan orang Timur Asing banyak bermukim di Bukittinggi.

Kemudian pengaruh lainnya yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk di Bukittinggi pada tahun tersebut adalah keberadaan pasar. Aktifitas pasar menjadikan Bukittinggi sebagai kota yang sangat penting, karena letak Bukittinggi sangat strategis yaitu terletak pada simpang tiga yang dapat menghubungkan kota – kota seperti kota Padang, kota Solok, kota Payakumbuh, kota Bonjol, dan kota Padang Sidempuan.[12]

Faktor berikutnya yang menunjang pertumbuhan penduduk kota Bukittinggi masa kolonial atau pada tahun 1930 dan tahun 1935 itu adalah diberlakukannya hak sewa atau beli tanah dan bangunan di Bukittinggi yang memberi peluang bagi pendatang untuk membangun rumah. Selanjutnya adanya perluasan wilayah kota Bukittinggi hingga menjadi 5,2 km², ini membuat sebagian penduduk Nagari Kurai yang termasuk dalam onderafdeeling Agam Tua termasuk ke dalam wilayah Bukittinggi.[13] Bukittinggi pada masa Jepang dijadikan sebagai pusat pemerintahan Sumatera Barat atau Sumatera Tengah karena memiliki letak yang startegis.


[1] Gusti Asnan, Pemerintahan Sumatera Barat dari VOC hingga Reformasi, (Yogyakarta: Citra pustaka, 2006) hlm 114-115

[2] Ibid, hlm 115

[3] Ibid, hlm 127

[4] Ibid, hlm 127-128

[5] Freek Colombijn, Paco – Paco (kota) Padang, (Yogyakarta: Ombak, 2006) hlm 172

[6] Zulqayyim, Bukittinggi Tempo Doeloe, (padang: Andalas Univesity Press, 2006) hlm 5

[7] Ibid, hlm 21

[8] Ibid, hlm 20 untuk lebih jelas lihat Azwar Dt. Mangiang, “ Hari Jadi Kota Bukittinggi, 18 Desember 1820”, makalah Seminar Hari Jadi Kota Bukittinggi (Bukittinggi: t.p., 1998), hlm 1-9

[9] Ibid, hlm 20

[10] Ibid, hlm 21

[11] Ibid, hlm 29 lihat tabel

[12] Yenti Nurmaili, Sejarah Pasar Bukittinggi 1858 – 1938, skripsi ( Padang: Fakultas Sastra Universitas Andalas, 1995) hlm 21

[13] Zulqayyim, Bukittinggi Tempo Doeloe, (padang: Andalas Univesity Press, 2006) hlm 30-31

Iklan

2 comments on “Dampak Pertumbuhan Penduduk Kota Bukittinggi Studi kasus: Masa Peralihan Ibukota Sumatera Barat Tahun 1958 – 1979

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s