Selintas Perusahaan kereta Api di Sumatera Barat

Aulia Rahman

Sistem transportasi nasional memiliki peranan yang sangat penting dalam mendukung pembangunan nasional. Transportasi dibutuhkan untuk menjamin terselenggaranya mobilitas penduduk maupun barang. Sehingga dengan adanya ketersediaan sistem transportasi, hal ini diharapkan menunjang berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu pembangunan. Angkutan darat, sebagai bagian dari sistem transportasi keseluruhan, turut memberikan kontribusi dalam meningkatkan perekonomian suatu wilayah[1]. Melihat pentingya ketersediaan angkutan darat, diperlukan angkutan darat yang bisa mencapai daerah yang tidak bisa dilalui bus untuk mengangkut barang dan penumpang dalam skala yang besar. Angkutan darat itu salah satunya kereta api.

Secara historis penyelenggaraan kereta api dimulai sejak zaman Pemerintah kolonial Hindia Belanda (1840-1942), kemudian dilanjutkan pada masa penjajahan Jepang (1942- 1945) dan setelah itu diselenggarakan oleh Pemerintah Indonesia (1945 – sekarang). Pada pasca Proklamasi Kemerdekaan (1945-1949) setelah terbentuknya Djawatan Kereta Api Republik Indonesia (DKARI) pada tanggal 28 September 1945 masih terdapat beberapa perusahaan kereta api swasta yang tergabung dalam SS/VS (Staatsspoorwagen/Vereningde Spoorwagenbedrijf atau gabungan perusahaan kereta api pemerintah dan swasta Belanda) yang ada di Pulau Jawa dan DSM (Deli Spoorweg Maatschappij) yang ada di Sumatera Utara, masih menghendaki untuk beroperasi di Indonesia.[2]

Pembangunan kereta api di Sumatera Barat jauh lebih muda dari pulau jawa. Pengadaan jaringan kereta api di Sumatera Barat oleh pemerintahan kolonial Belanda, erat kaitannya dengan dengan penemuan sumber daya alam batu bara di Sawalunto oleh W.H De Grave. pada tahun 1891. Penemuan potensi alam ini kemudian dilanjutkan dengan upaya pengarapanya, dalam kontek inilah dibukanya usaha pertambangan Ombilin di Sawahlunto pada akhir abad ke – 19 itu.[3] Adanya pertambangan tentu harus ada transportasi untuk mengangkut batu bara itu, saat itu kereta api yang menjadi alat transportasi yang memungkinkan.

Pengadaan jaringan kereta api di Sumatera Barat oleh pemerintahan Kolonial Belanda erat kaitannya dengan dengan penemuan sumber daya alam batu bara di Sawalunto oleh W.H De Grave pada tahun 1871. Setelah penemuan potensi alam ini kemudian dilanjutkan dengan upaya penggarapannya. Dalam konteks inilah dibukanya usaha pertambangan Ombilin di Sawahlunto pada akhir abad ke-19. Kehadiran pertambangan mendorong pengadaan transportasi untuk mengangkut batu bara itu, maka dimulailah pembangunan kereta api di Sumatera Barat.

Pada masa penjajahan Jepang (1942-1945), perusahaan kereta api lebih fokus pada pembangunan jalur dari pantai barat dan pantai timur guna mempersingkat perjalanan dari pantai timur ke Singapura. Setelah Jepang menyerah, perusahaan kereta api lebih dahulu dioperasikan untuk meningkatkan perekonomian tetapi tidak bertahan lama karena dikalahkan dalam persaingan dengan perusahaan – perusahaan bus, kemudian kemunduran tambang Ombilin mempengaruhi perkeretaapian karena sebagian besar pendapatan didapat dari pengangkutan batubara ke pelabuhan dan ke pabrik Semen Padang dan setelah itu diselenggarakan oleh Pemerintah Indonesia (1945-sekarang).

Pasca Proklamasi Kemerdekaan yaitu setelah terbentuknya Djawatan Kereta Api Republik Indonesia (DKARI) pada tanggal 28 September 1945 masih terdapat beberapa perusahaan kereta api swasta yang tergabung dalam SS/VS (Staatsspoorwagen/Vereningde Spoorwagenbedrijf atau gabungan perusahaan kereta api pemerintah dan swasta Belanda) yang ada di Pulau Jawa dan DSM (Deli Spoorweg Maatschappij) yang ada di Sumatera Utara, masih menghendaki untuk beroperasi di Indonesia.

Pada awal era kemerdekaan peranan kereta api di Sumatera Barat tersendat – sendat jalannya, karena sepanjang tahun 1945-1950 bangsa Indonesia disibukkan oleh perang mempertahankan kemerdekaan. Pasca perang mempertahankan kemerdekaan aktivitas kereta api pada mulanya kembali berjalan normal sebagai alat transportasi akan tetapi pada akhir tahun 1950-an kembali terganggu karena kondisi di daerah Sumatera Barat bergejolak dengan adanya gerakan PRRI. Kondisi Sumatera Barat yang dilanda pergolakan daerah sehingga tidak memungkinkan aktivitas ekonomi berjalan lancar seperti sebelum terjadinya pergolakan.

Perusahaan kereta api mengalami beberapa kali pergantian nama sejak diambil alih oleh pemerintahan Indonesia, setelah dinasionalisasikan perusahaaan swasta asing tahun 1950-an. Pergantian nama perusahaan di mulai tahun 1963, semula perusahaan kereta api bernama DKARI, melalui peraturan pemerintah No 22 Tahun 1963 DKARI bernama Perusahaan Negara Kereta Api (PNKA). Perubahan ini untuk segera melaksanakan Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 59) terhadap perusahaan-perusahaan milik Negara yang ada di bawah lingkungan Departemen Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi dan Pariwisata.

Perusahaan kereta Api kembali berganti nama dari Perusahaan Negara Kereta Api (PNKA) menjadi Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA) pada tahun 1971 sesuai dengan PP No 61 tahun 1971. Perubahan kembali terjadi pada tahun 1990 dengan PP. No. 57 tahun 1990 status perusahaan jawatan diubah menjadi perusahaan umum sehingga PJKA berubah menjadi Perusahaan Umum Kerata Api (Perumka). Perubahan besar terjadi pada tahun 1998, yaitu perubahan status dari Perusahaan Umum Kereta Api menjadi PT Kereta Api (Persero), berdasarkan PP. No. 19 tahun 1998. Perusahaan Umum (Perum) Kereta Api yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1990 dialihkan bentuknya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 No. 16; Tambahan Lembaran Negara No. 2890) tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara Menjadi Undang-Undang.

Pengalihan bentuk Perusahaan Umum (Perum) Kereta Api dinyatakan bubar pada saat pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) tersebut dengan ketentuan bahwa segala hak dan kewajiban, kekayaan serta pegawai Perusahaan Umum (Perum) Kereta Api yang ada pada saat pembubarannya beralih kepada Perusahaan Perseroan (Persero) yang bersangkutan. Proses perubahan PERUMKA sehingga menjadi PT. Kereta Api Indonesia (Persero) melalui keputusan Presiden atau Kepres Nomor 39/1999, 1 Juni 1999 PERUMKA secara resmi berubah menjadi PT. Kereta Api Indonesia (Persero) mengoperasikan kelas Bisnis, Eksekutif, Ekonomi dan kelas khusus secara komersil pada Kereta Api. Struktur Organisasi diperlukan untuk membedakan batas-batas wewenang dan tanggung jawab secara sistematis yang menunjukkan adanya hubungan/ keterkaitan antar setiap bagian untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan PT. Kereta Api (Persero) Divisi Regional II Sumatera Barat memiliki struktur organisasi garis dan staf (line and staff organization) yang sesuai dengan kondisi perusahaan.

Pergolakan daerah pada awal tahun 1960-an telah berakhir, namun terjadi penurunan peranan kereta api sebagai alat transportasi. Hal ini disebabkan berbagai faktor antara lain kondisi kereta api yang sudah mulai rusak, kurangnya tenaga sumber daya manusia untuk memperbaiki, melakukan perawatan dan menurunnya produksi batu bara di Ombilin. Selain itu, Indonesia dilanda pemberontakan G 30 S yang terjadi pada tahun1965 yang secara dampaknya juga terasa di Sumatera Barat dan meningkatnya peranan kendaran bermotor sebagai angkutan umum.

Perusahaan Kereta api di Sumatera Barat mengalami dinamika dalam menjalankan fungsinya sebagai perusahaan transportasi penumpang dan jasa. Fungsi sebagai perusahaan transportasi penumpang pada tahun 1970-an telah mulai digantikan oleh kendaraaan bermotor seperti bus. Pemanfaatan jalur kereta api di Sumatera Barat sampai pada tahun 1991 lebih diutamakan untuk pengangkutan barang. Pengalihan fungsi kereta api dari penumpang dan jasa ke pengangkutan barang ini berdampak terhadap penurunan intensitas peranan kereta api di Sumatera Barat.

Masih pada tahun 1970-an, meningkatnya permintaan batu bara, perusahaan mengalikan kereta api untuk pengangkutan barang tambang, perusahaan kereta api melakukan kerja sama dengan beberapa perusahaan di Sumatera Barat bekerjasama seperti perusahaan tambang batu bara Ombilin (TBO) dan PT. Semen Padang. Akan tetapi pada tahun 1994, terjadi pengalihan angkutan batu bara, semula mempergunakan kereta api, pada tahun ini mengunakan truk. Dan pada akhirnya pengunaan jasa kereta api berakhir pada tahun 2003 karena perusahaan batu bara ditutup dan dibuka pertambangan rakyat yang pengangkutannya ke Padang menggunakan truk.

Menurunnya peranan kereta api sebagai sarana transportasi tentu mengurangi pendapatan asli daerah. Untuk menggerakkan kembali peranan kereta api dalam perekonomian Sumatera Barat guna menambah pendapatan asli daerah, maka kereta api yang sebelumnya sebagai angkutan penumpang, jasa dan barang telah berubah fungsi menjadi kereta api wisata. Awal tahun 1990-an pemerintahan Indonesia mencanangkan penambahan devisa negara melalui pendapatan dari sektor non migas. Untuk itu ditempuh melalui pengembangan pariwisata, kereta api sebagai asset pariwisata Sumatera Barat juga ikut menjadi bagian dalam pariwisata. Untuk memenuhi penambahan itu maka dioperasikanlah perusahaan kereta api mengoperasikan kereta api wisata. Dengan berfungsi sebagai kereta api wisata, perusahaan kereta api secara tidak langsung telah menggerakkan perekonomian masyarakat Sumatera Barat.

Iklan
By rangkiangbudaya Posted in admin

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s