SUMATERA BARAT DALAM KAJIAN HISTORIOGRAFI INDONESIA

Andre Vetronius

ABSTRAK

Persoalannya historiografi sekarang, sejauhmana intensitas dan kepedulian atau apresiasi kita terhadap hal itu, sehingga sumber-sumber yang dimaksud mampu berbicara kepada kita bahwa setiap daerah mempunyai sejarah, yang juga harus dapat diperhitungkan dalam pergumulan perkembangan sejarah Indonesia sepanjang abad. Rekonstruksi historiografi, untuk melihat seberapa jauh keterkaitan peristiwa-peristiwa ditingkat lokal dengan peristiwa yang lebih luas

Peletakan pribumi sebagai pelaku sejarah seharusnya dilakukan dengan sepenuhnya. Perlunya perumusan kembali mengenai sumber nonkonvensional sebagai sumber sejarah sehingga dapat mengonsepikan kembali konsep sejarah itu sendiri, karena ketidakhadiran sesuatu di dalam teks dokumentasi tidak pernah dipahami sebagai sesuatu yang menyejarah.

Sejarawan pun diajak untuk mulai memikirkan serta merumuskan kembali konsepsi historiografi. Perguruan tinggi pun sudah seharusnya memberikan wawasan baru, substansi baru, dan mulai melakukan pembenahan terhadap kurikulum yang dipakai selama ini. Semua ini dilakukan dengan harapan sejarawan yang dihasilkan oleh perguruan tinggi mampu memahami masa kini dan masa depan masyarakat dengan melakukan rekonstruksi masa lalu yang mendekati objektivitas. Artinya sejarawan harus mampu menghasilkan karya sejarah yang berfungsi sebagai kritik sosial bukan sebagai pembenaran atau hanya mampu berdialog dengan dirinya sendiri..

Selin itu Historiografi selama ini, banyak kebijaksanaan atau ungkapan yang dikemukakan oleh pihal legislatif, eksekutif atau pengamat pemerintahan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan realitas sejarah. Semoga dengan dipahaminya dan kesalahan atau kegagalan historiografi dalam penulisan sejarah tidak terulang kembali.

Historiografi Indonesia perlu untuk dirumuskan kembali. Banyak hal dalam historiografi indonesiasentris yang sebenarnya belum indonesiasentris, belum menempatkan pribumi sebagai pelaku sejarah sepenuhnya

Kata Kunci :Historiografi, Politik, Regionalisme,Sumatera Barat

 Pendahuluan

Perjalanan dalam penulisan Historiografi  kita disuguhi atau terlalu lama terbelenggu dengan penulisan sejarah yang berupa narasi besar (grand narratives) mengenai nation-state, tokoh-tokoh besar dan politik sehingga melupakan sejarah-sejarah kecil yang merupakan realita kebanyakan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Historiografi Indonesia yang telah diambil alih oleh penguasa demi legitimasi kekuasaan membuat sejarah hanya milik penguasa dan rakyat kecil tak memiliki sejarah. Ulasan menarik dari beberapa sejarawan dalam buku Perspektif Baru dalam Penulisan Sejarah Indonesia. Telah membuka wawasan kita mengenai historiografi Indonesia dari sisi yang berbeda. Seperti, Karya Gusti Asnan “Pemerintahan Sumatera Barat dari VOC Hingga Reformasi dan Memikir Ulang Regionalisme” ini mengisi kelangkaan studi historis mengenai regionalisme dan desentralisasi politik Indonesia yang berpengaruh terjadinya dinamika politik Sumatera Barat pada dasawarsa 1950-an, Bambang Purwanto “Menulis kehidupan sehari-hari Jakarta: Memikirkan kembali sejarah sosial Indonesia” atau Jean Gelman Taylor “Aceh: Narasi foto, 1873-1930”. Bagaimana mereka melihat sejarah dari sisi yang berbeda, sejarah yang terjadi pada masyarakat kebanyakan.

Buku Pemerintahan Sumatera Barat dari VOC Hingga Reformasi ini mencoba memberikan informasi dan deskripsi yang relatif komprehensif tentang perubahan-perubahan unit administratif yang pernah ada dan terjadi di Sumatera Barat dalam rentang waktu 3,5 abad, tepatnya sejak zaman VOC hingga era reformasi. Di samping itu buku ini juga menguraikan dan mendiskusikan dengan cukup mendalam berbagai persoalan para birokrat daerah serta eksistensi, kerja sama atau konkurensi antara pihak eksekutif dan legislatif daerah.

Apa yang disajikan dalam buku tersebut relatif belum diungkapkan dan dibicarakan di buku manapun tentang sejarah daerah Sumatera Barat selama ini. Karena itu, kehadiran buku Pemerintahan Sumatera Barat dari VOC Hingga Reformasi menjadi sangat penting, terutama ketika warga daerah dan anak bangsa tengah dilanda demam otonomi dan desentralisasi.[1]

Keinginan untuk memekarkan wilayah menjadi Propinsi, Kabupaten dan Kecamatan yang bar, sesungguhnya juga merupakan pengulangan dari gejala yang pernah terjadi pada dekade 1950-an. Bila ditelusuri jauh lagi kebelakang gejala di atas pernah muncul tahun 1930-an dan dekade pertama abad ke-20. Buku ini menjadi sangat besar artinya bagi para “separatis” untuk mencari alasan historis pemekaran wilayah. Selain itu, buku ini juga menjadi sangat penting artinya bagi pihak eksekutif atau legislatif untuk mengetahui pengalaman pemerintahan daerah di masa lampau guna menyikapi perkembangan yang terjadi di masa kini serta merumuskan berbagai kebijaksanaan untuk masa depan yang akan datang. Bagi mahasiswa, peminat dan pemerhati pemerintahan daerah, buku ini dapat dijadikan bahan referensi yang bisa dirujuk.

Sumatera Barat Masa VOC sampai Reformasi

Sejak bergulirnya reformasi yang dimulai tahun 1998, kata ”regionalisme” dan ”reformasi” mengalami peluberan makna serta membanjiri wacana sosial-politik Indonesia. Saking populernya, di sebuah warung tenda di Jakarta saya pernah menikmati sajian ”Nasi Goreng Reformasi”. Ini sangat kontras dengan zaman Orde Baru (1967-1998) di mana kata ”otonomi daerah”, ”desentralisasi”, dan ”reformasi” sangat langka terdengar dan tabu diucapkan. Mereka yang coba-coba menyosialisasikannya dalam wacana publik bisa mendapat bahaya. Kata-kata itu mungkin termasuk lema-lema yang ditulis dengan tinta merah dalam kamus politik Indonesia pada waktu itu. Eforia reformasi dan regionalisme itu tampaknya juga melanda dunia akademik kita.

Banyak kajian mengenai efek regionalisasi politik Indonesia yang sudah dihasilkan, baik oleh peneliti dalam negeri maupun asing. Fokusnya sering mengenai signifikansi sosio-politik dan ekonomi desentralisasi politik Indonesia pasca-Orde Baru atau penyebab kegagalan reformasi Indonesia. Sayangnya, publikasi kontemporer yang membahas regionalisme dan desentralisasi di Indonesia dari perspektif historis agak jarang ditemukan. Ini dapat dipahami karena kekuasaan rezim Soekarno dan rezim Soeharto yang merentang selama 40 tahun lebih telah membuat masyarakat Indonesia, termasuk komunitas kampus, cuai pada wacana dan kata desentralisasi beserta seluruh cognate-nya.

Karya Gusti Asnan ini mengisi kelangkaan studi historis mengenai regionalisme dan desentralisasi politik Indonesia. Lingkup buku ini adalah dinamika politik Sumatera Barat pada dasawarsa 1950-an. Menurut Gusti Asnan, selama ini belum ada kajian historis yang komprehensif menyangkut Sumatera Barat pada periode 1950-an, padahal dekade ini ”dapat dikatakan sebagai salah satu episode yang paling dinamis dalam perjalanan sejarah Sumatera Barat” (hal xx). Kajian-kajian sebelumnya lebih sering memberikan penekanan pada peristiwa PRRI yang telah menimbulkan stigma berkepanjangan dalam diri masyarakat Minangkabau. Didahului gambaran umum mengenai geopolitik Sumatera Barat sebelum tahun 1950, buku ini menyorot dinamika sosio-politik Sumatera Tengah—yang kemudian merucut menjadi Sumatera Barat—sepanjang dekade 1950-an dan dampaknya pada tahun 1960-an. Secara umum pembahasan Gusti Asnan—dosen Jurusan Sejarah Universitas Andalas dan doktor lulusan Universität Bremen, Jerman—dapat dibagi menjadi tiga bagian.

Bagian pertama membicarakan Sumatera Barat antara 1950-1956, yang membahas berbagai respons politis masyarakat Minangkabau menyusul terbentuknya Republik Indonesia Serikat tahun 1949. Bagian kedua membicarakan dua aspek penting sebagai hubungan sebab-akibat yang terjadi sepanjang periode 1956-1958 di Sumatera Tengah, yaitu munculnya ide desentralisasi dan demokrasi akibat praktik politik rezim Soekarno yang semakin sentralistis yang akhirnya bermuara pada meletusnya ”Pemberontakan” PRRI tahun 1958. Bagian ketiga membicarakan perubahan sosial-politik Sumatera Tengah pasca-”Pemberontakan” PRRI: pembentukan Provinsi Sumatera Barat akibat pemekaran Provinsi Sumatera Tengah sebagai cerminan konsolidasi politik pemerintah pusat serta menguatnya peran militer di segala lini dalam administrasi pemerintahan di daerah ini. Provinsi ”pembangkang” Nama Sumatera Barat adalah terjemahan dari istilah yang diberikan VOC, Sumatra’s Westkust. Selama kekuasaan kolonialis Belanda, wilayah administratif Sumatra’s Westkust berubah-ubah, sebagai respons terhadap dinamika sosial politik daerah ini.

Daur Ulang Sumatera Barat

Mayoritas etnis Minangkabau yang mendiami wilayah ini sangat sulit diatur dan sering memberontak kepada Belanda, seperti Perang Paderi (1803-1837), Pemberontakan Pajak (1908), dan Pemberontakan Komunis Silungkang (1927). Ini mungkin terkait dengan karakter budaya etnis Minangkabau yang menganut Islam dan sistem matrilineal serta mempraktikkan sistem geopolitik tradisional yang demokratis yang disebut nagari. Setelah Indonesia merdeka tahun 1945, Sumatera Barat berstatus sebagai salah satu dari 10 karesidenan dalam Provinsi Sumatera[2]. Tahun 1948 Provinsi Sumatera dimekarkan menjadi tiga provinsi: Sumatera Utara, Sumatera Tengah, dan Sumatera Selatan. Karesidenan Sumatera Barat, bersama Riau dan Jambi, menjadi bagian dari Provinsi Sumatera Tengah dengan gubernur pertamanya M Nasrun. Pengakuan Belanda terhadap kedaulatan Republik Indonesia tahun 1949 disambut di Sumatera Barat dengan berbagai respons, yang merefleksikan kegelisahan primordial etnik Minangkabau.

Partai-partai bermunculan, mengikut perkembangan di pusat (Jakarta). Dewan Banteng, misalnya, merepresentasikan kaum militer. Sementara di kalangan sipil muncul pula kelompok-kelompok politik, seperti kaum penghulu, kaum ulama, kaum perempuan, dan pemuda dan mahasiswa. Pada awalnya, partai-partai dan organisasi sipil yang beragam itu mendukung konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang dipimpin dwitunggal Soekarno-Hatta. Namun, memasuki paruh kedua 1950-an muncul sentimen kedaerahan di Sumatera Barat, yang langsung atau tidak dipengaruhi oleh perkembangan politik di tingkat pusat. Yang paling fenomenal adalah Partai Adat Rakyat yang mengusung semangat provinsialis Minangkabau. Belakangan partai yang didukung Kaum Penghulu ini menjadi semakin daerahsentris dan menyokong haluan politik Dewan Banteng yang mulai ”melawan” Soekarno. Klimaks ketidakpatuhan kepada pemerintah pusat adalah meletusnya ”Pemberontakan” PRRI yang dipimpin Ahmad Husein. Soekarno mengirim pasukan ke Sumatera Tengah—yang di kalangan orang Minang terkenal dengan nama ”tantara pusek” (tentara pusat)—untuk memadamkan aksi separatis itu.

Gerakan PRRI berhasil dipadamkan secara represif. Banyak korban berjatuhan di kalangan orang Minang dan ”tantara pusek” sendiri. Inilah lembaran hitam kedua dalam sejarah Minangkabau setelah Perang Paderi (1803-1837). Gusti Asnan berpendapat bahwa Gerakan PRRI memang sebuah aksi makar yang direncanakan dengan matang, yang tujuannya memang ingin membentuk negara dalam negara[3]. Ini berbeda dengan pendapat kebanyakan sejarawan Sumatera Barat dan masyarakat Minang pada umumnya, bahwa PRRI adalah gerakan koreksi terhadap pemerintah pusat yang tidak demokratis dan menerapkan kebijakan pembangunan yang terpusat di Jawa (bandingkan misalnya dengan Mestika Zed & Hasril Chaniago. Ahmad Husein: Perlawanan Seorang Pejuang. Jakarta: Sinar Harapan, 2001).[4] Walau bagaimanapun, anomali sejarah Sumatera Barat itu terasa belum mendapat penjelasan tuntas dalam buku ini.

Apa sebabnya intelektual Minang yang sejak zaman prakemerdekaan setia mendukung konsep NKRI tiba-tiba berbalik arah pada tahun 1950-an? Apakah misalnya konflik Dwitunggal yang mengakibatkan mundurnya Bung Hatta sebagai wakil presiden tahun 1956 ikut meningkatkan kritisisme warga Sumatera Barat terhadap pemerintah pusat? Hal ini perlu diperhitungkan mengingat Mohammad Hatta adalah ikon Minangkabau di pentas nasional pada masa itu adalah tokoh intelektual yang sangat dihormati masyarakat Minangkabau. Usai ”Pemberontakan” PRRI, Sumatera Barat menjadi salah satu daerah yang mendapat perhatian ekstra pemerintah pusat. Struktur pemerintahan Sumatera Barat—setelah dimekarkan dari Provinsi Sumatera Tengah—sangat kuat dipengaruhi militer.

Namun figur-figur politisi sipil tetap berasal dari kalangan orang Minang sendiri, mengingat reputasi etnis ini dalam bidang intelektual dan pendidikan ”modern” warisan Belanda (Elizabeth E Graves, 1971).[5] Belakangan, Orde Baru berhasil ”menjinakkan” Sumatera Barat. Selama masa Orde Baru, Partai Golkar sering menang telak di provinsi yang diberi label ”pembangkang” oleh pemerintahan Presiden Soekarno ini[6] (hal 244). Historiografi Indonesia Buku ini adalah salah satu karya sejarah yang cukup lengkap yang mencoba melihat sejarah Indonesia sebagaimana dilihat orang daerah. Dengan memberikan gambaran menyeluruh mengenai dinamika sosial-politik Sumatera Barat sepanjang dasawarsa 1950-an, buku ini berhasil mengungkapkan berbagai pemikiran warga Sumatera Barat yang melihat diri dan posisi mereka dalam NKRI yang masih berusia muda. Pendekatan yang dipakai penulis berangkat dari sudut pandang daerah, bukan dari sudut pandang pusat (Jakarta) sebagaimana kecenderungan umum penulisan historiografi Indonesia sampai pertengahan 1980-an. Dengan pendekatan itu, buku ini tidak saja berhasil menggambarkan dinamika hubungan pusat-daerah dalam pengertian Jawa (Jakarta)-Sumatera Tengah (Bukittinggi), tetapi juga dinamika hubungan pusat-daerah dalam konteks regional, yaitu antara Sumatera Barat yang identik dengan etnis Minang dan daerah-daerah lain dalam wilayah Provinsi Sumatera Tengah (Riau, Jambi, dan Kerinci).

Pemekaran Provinsi Sumatera Tengah, langsung atau tidak, didorong oleh ketidakpuasan daerah-daerah terhadap kebijakan politik yang disetel dari Padang dan Bukittinggi, selain juga sebagai politik divide et impera pemerintah pusat untuk membonsai dominasi politik etnis Minangkabau yang suka ”memberontak” itu di tingkat regional[7]. Tanpa berpraduga bahwa penulisnya antidemokrasi, buku ini menyimpulkan bahwa gerakan otonomi daerah yang dilakukan Sumatera Barat pada dekade 1950-an secara umum lebih banyak negatifnya. Gerakan itu dijawab oleh pemerintah pusat dengan menghadirkan lebih banyak unsur militer dalam pemerintahan di daerah ini. Satu-satunya makna positif dari gerakan tersebut adalah penyegeraan realisasi pembentukan Provinsi Riau dan Jambi, serta pembentukan Kabupaten Kerinci[8]. Judul buku ini seolah memperingatkan bahwa desentralisasi politik Indonesia yang kini telah dikeluarkan dari kotak pandora menyusul reformasi politik negeri ini harus dijalankan dengan ekstra hati-hati, yang menuntut kedewasaan pemerintah daerah maupun pusat. Jika tidak, anarkisme sosial-politiklah yang akan terjadi, seperti kisah tragis gerakan desentralisasi di Sumatera Barat tahun 1950-an.

Historiografi Indonesia dalam Kegagalan

Setelah membaca buku Gagalnya Historiografi Indonesiasentris karya Bambang Purwanto, saya begitu terkejut sekaligus terkagum pada buku ini. Saya terkejut ketika pertama kali membaca judul buku ini, menurut saya judul buku ini sangat berani karena saya pikir perjalanan historiografi Indonesia sudah berjalan cukup lama setidaknya dimulai sejak kemerdekaan bangsa Indonesia pada tahun 1945. Perjalanan yang panjang itu ternyata masih mengalami kecacatan paling tidak buku ini berani mengemukakan kecacatan itu. Disamping itu hal yang mengejutkan lagi adalah dalam karya ini disinggung karya-karya sejarah lainnya yang digunakan sebagai contoh penulisan sejarah yang “cacat”  termasuk karya guru-guru dari Bambang Purwanto sendiri, sangat mengejutkan. Buku ini tidak hanya membuat saya terkejut tetapi juga membuat saya terkagum. Hal yang membuat saya terkagum adalah karya ini tidak sekedar mengkritik historiografi Indonesia tetapi juga sekaligus menawarkan sebuah historiografi yang benar-benar Indonesia sentris. Sebuah kritik yang membangun ini perlu diperhatikan oleh para sejarawan demi perbaikan dalam penulisan sejarah. Saya akan coba mengulas sedikit buku ini, saya akan membaginya kedalam tiga bagian, yaitu : definisi historiografi Indonesiasentris, letak kegagalan historiografi Indonesiasentris, dan jalan baru historiografi Indonesiasentris. Berikut ulasannya.

Menurut Asvi Warman Adam, perkembangan historiografi Indonesia sampai dengan runtuhnya Orde Baru setidaknya mengalami tiga fase. Fase pertama adalah dekolonisasi sejarah di mana rakyat Indonesia ingin memiliki sejarah tersendiri yang berbeda dengan narasi sejarah yang ditulis oleh pemerintah kolonial. Fase kedua adalah pemanfaatan ilmu-ilmu sosial dalam penulisan sejarah. Gerakan dipelopori oleh Sartono Kartirdjo yang melihat bahwa sejarah adalah sesuatu yang kompleks dan tidak bias diuraikan hanya dengan satu perspektif saja. Kecendrungan historiografi Indonesia sebelumnya yang cenderung menulis dengan perspektif atau sejarah politik dianggap tidak mampu menggambarkan peristiwa sejarah sebagi sesuatu yang utuh. Dengan penulisan sejarah dalam perspektif politik saja, maka rakyat kebanyakan seperti petani tidak akan menjadi aktor dalam sejarah Indonesia. Oleh karena itu, Sartono menganggap penting keberadaan ilmu sosial lainnya dalam penulisan sejarah Indonesia seperti sejarah ekonomi, sejarah sosial, sejarah budaya dan lain sebagainya.[9] Fase ketiga adalah reformasi sejarah berupa pelurusan terhadap kontraversi narasi sejarah yang sebelumnya “banyak dilakukan” oleh pemerintah orde baru.[10]

Apa itu Historiografi Indonesia?

Apa sebenarnya definisi dari historiografi Indonesiasentris? Historiografi Indonesia sentris adalah penulisan sejarah yang bersudut pandang Indonesia mudahnya karya sejarah yang ditulis oleh bangsa Indonesia sendiri dengan sudut pandang bangsa Indonesia sendiri. Historiografi Indonesiasentris merupakan antithesis dari historiografi kolonialsentris. Artinya historiografi Indonesiasentris seharusnya menulis apa yang tidak ditulis dalam historiografi kolonialsentris. Rakyat Indonesia sebagai pelaku sejarahlah yang tidak pernah ditulis dalam historiografi kolonialsentris. Jadi, sudah seharusnya sejarawan Indonesia menulis sejarah mereka yang dipinggirkan dalam historiografi kolonialsentris. Sehingga dapat diartikan bahwa penulisan sejarah yang mengusung Indonesiasentris tetapi masih belum menyajikan hal yang dipinggirkan sebenarnya tidak berbeda dari historiografi kolonialsentris.

Historiografi Indonesiasentris selain memiliki tanggung jawab dalam menulis hal yang “dipinggirkan” dalam historiografi kolonialsentris juga harus kritis dalam melakukan penulisan sejarah Indonesia. Selama ini historiografi Indonesiasentris dapat dikatakan sering mengabaikan sikap kritis dalam penbuatannya. Pada periode awal penulisan sejarah Indonesiasentris, para sejarawan menulis sejarah bangsa Indonesia dengan egosentrisme yang sangat tinggi dan semuanya berujung kepada ultranasionalisme bahkan karya-karya sejarah yang dibalut ultranasionalisme masih terus diproduksi oleh sejarawan Indonesia. Sudah seharusnya kritik sejarah digunakan dengan baik dan benar dalam penulisan sejarah Indonesia.

Jadi, historiografi Indonesiasentris merupakan sebuah penulisan sejarah dengan sudut pandang pribumi yang seharusnya mengedepankan penulisan sejarah yang kritis dengan menempatkan rakyat sebagai pelaku sejarah tanpa egosentrisme yang berujung pada ultranasionalisme.

Dimana sebenarnya letak kegagalan historiografi Indonesiasentris? Setelah mengetahui definisi dari historiografi Indonesiasentris maka akan terlihat dimana letak kegagalan historiografi Indonesiasentris. Berdasarkan pengertian dari historiografi Indonesiasentris, yang artinya adalah penulisan sejarah yang bersudut pandang pribumi yang seharusnya mengedepankan penulisan sejarah yang kritis dengan menempatkan rakyat sebagai pelaku sejarah tanpa egosentrisme yang berujung pada ultranasionalisme maka banyak karya-karya sejarawan Indonesia yang terkategori sebagai historiografi Indonesiasentris ini.

Banyak bagian penting yang telupakan dalam penulisan sejarah Indonesia. Sejarawan seringkali lupa akan hal yang terpinggirkan dalam historiografi kolonial. Hal yang terpinggirkan dalam historiografi kolonial adalah peran rakyat dalam sejarah. Berangkat dari definisi historiografi Indonesiasentris, penempatan rakyat sebagai subjek atau pelaku sejarah dalam historiografi Indonesiasentris merupakan suatu keharusan. Permasalahan yang kemudian timbul adalah definisi rakyat dalam penulisan sejarah Indonesia selama ini masih sangat sempit. Dalam perjalanan penulisan sejarah Indonesia, sebagian besar karya sejarah para sejarawan Indonesia masih berkutat dalam hal-hal yang “istimewa” atau “luar biasa” seperti tokoh-tokoh besar atau pun peristiwa-peristiwa yang besar, sedangkan hal-hal yang “biasa” tidak mendapatkan tempat dalam penulisan sejarah.

Pengertian hal “biasa” adalah semua hal diluar tokoh-tokoh atau peristiwa-peristiwa besar. Penempatan rakyat sebagai pelaku sejarah tidak dilakukan sepenuhnya. Selama ini hal-hal yang terjadi dalam masyarakat pribumi prakolonial, kolonial maupun pascakolonial selalu dikait-kaitkan dengan pihak kolonial. Pengaitan ini secara sadar atau tidak telah memungkiri peran pribumi. Contohnya konflik yang terjadi antar golongan pribumi selalu dikaitkan dengan pihak kolonial hal ini berarti golongan pribumi selalu statis dan selalu menjadi objek dan menempatkan pihak kolonial sebagai subjek, hal ini menjadikan penulisan sejarah Indonesia seolah-olah Indonesiasentris tetapi secara tidak sadar masih kolonialsentris.

Disamping memungkiri peranan pribumi, penulisan sejarah Indonesia selama ini hanya mengangkat sejarah tokoh-tokoh atau peristiwa-peristiwa besar saja. Peranan wanita tidak pernah dibahas, membuat sejarah ini terkesan hanya dimiliki oleh laki-laki, wanita tidak memiliki sejarah walaupun mereka mempunyai masa lalu. Hal tersebut semakin sempurna ketika sejarawan wanita pun hanya menuliskan sedikit sejarah mengenai peran wanita, selabihnya (tentu lebih banyak) mengenai peran laki-laki. Disamping peran wanita yang marginal peran anak-anak pun sulit ditemukan dalam karya-karya sejarawan Indonesia. Selain sejarah itu milik laki-laki, sejarah juga milik orang dewasa. Hal yang patut disayangkan adalah peran wanita dan anak-anak kemudian ditulis oleh sejarawan asing.

Realitas lain yang juga luput dari mata sejarawan adalah mengenai identifikasi sosio-kultural yang menfokuskan pada Islam, dicontohkan akibat dari fokus ini, Islamisasi pada masa VOC seolah tidak ada yang ada hanya lah kristenisasi. Namun pada faktanya islamisasi masih terus ada pada masa VOC dan masa pemerintahan Hindia Belanda. Islam juga hanya dikaitkan pada sisi teologisnya saja, padahal islam diterima oleh masyarakat pribumi tidak hanya pada sisi teologisnya saja tetapi juga sisi politis. Hal serupa terjadi juga pada etnis Cina. Etnis Cina pun di marginalkan dan kaitannya dengan islam tidak pernah dijelaskan seolah-olah Cina dan Islam seperti air dan minyak. Namun, pada kenyataanya Cina berkaitan erat dengan Islam.

Gagalnya Historiografi Dimana?

Letak kegagalan historiografi Indonesiasentris berada pada cara pandang dan pemaknaan mengenai historiografi Indonesiasentris sendiri. Dalam buku ini dijelaskan bahwa peranan pribumi belum terlihat sepenuhnya. Peranan wanita dan anak-anak belum digali lebih jauh dalam penulisan sejarah padahal keduanya berperan penting dalam sejarah Indonesia. Disamping itu marginalisasi islam dan Cina pun masih terjadi dalam penulisan sejarah Indonesia.

Historiografi Indonesiasentris hendaknya benar-benar Indonesiasentris. Peletakan pribumi sebagai pelaku sejarah seharusnya dilakukan dengan sepenuhnya. Perlunya perumusan kembali mengenai sumber nonkonvensional sebagai sumber sejarah sehingga dapat mengonsepikan kembali konsep sejarah itu sendiri, karena ketidakhadiran sesuatu di dalam teks dokumentasi tidak pernah dipahami sebagai sesuatu yang menyejarah.

Kesimpulan

Bila integrasi mensyaratkan pengetahuan keberdirian dan tingkat perkembangan kita sendiri, bagaimana mungkin syarat itu bisa dipenuhi bila sarana untuk itu tidak tersedia secara memadai. Sarana itu tidak lain adalah pengetahuan sejarah yang menjadi impuls untuk menumbuhkan kesadaran sejarah. Sejarah, dengan meminjam pernyataan Pramoedya Ananta Toer, adalah rumah bagi setiap orang melanglangi dunia. Jika seseorang tidak mengerti sejarahnya, sama dengan tidak memahami asalnya dan tidak akan mengerti tujuannya. Untuk mencapai tujuan itu, Bapak Sejarawan modern Leopold von Ranke pernah berujar, dengan menggambarkan apa yang sesungguhnya terjadi (wie es eigentlich gewesen), historiografi diharapkan bisa menunaikan tugas untuk “mengadili masa lalu, mengajar masa kini, untuk kepentingan masa yang akan datang”.

Masalahnya, tulisan-tulisan sejarah (historiografi) yang berkembang di negeri ini memang tidak lebih dari prosopografi dari “orang-orang besar” yang pernah hidup dalam momen-momen besar di masa lalu.

Dalam buku karya Gusti Asnan sangat jelas melihat sisi lain dari Sumatera Barat. Mulai dari segi politik, hubungan sebab akibat munculnya desentralisasi serta lahirnya  pemberontakan.  Berangkat dari itu semualah respon terhadap dinamika sosial politik berubah-rubah dari VOC hingga reformasi.

Historiografi Indonesiasentris perlu untuk dirumuskan kembali. Banyak hal dalam historiografi indonesiasentris yang sebenarnya belum indonesiasentris, belum menempatkan pribumi sebagai pelaku sejarah sepenuhnya. Wanita, anak-anak, konflik internal, islam,dan Cina contohnya, semuanya masih belum nampak jelas dalam karya-karya sejarawan Indonesia. Disamping itu karya-karya sejarawan Indonesia sudah seharusnya tidak menjadi konsumsi pribadi melainkan menjadi konsumsi masyarakat demi masa depan yang lebih baik.

Sumber Rujukan :

Ahmad Husein et al.,Sejarah Perjuangan Kemerdekaan RI di Minangkabau/Riau 1945-1950 (ed. Ke-2). Jakarta : BPSIM, 1991.

Bambang Purwanto., Gagalnya Historiografi Indonesiasentris. Yogyakarta:Ombak, 2006.

Graves, Elizabeth E. Asal Usul Elite Minangkabau Modern. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia,2007.

Gusti Asnan. Pemerintahan Sumatera Barat dari VOC Hingga Reformasi. Yogyakarta : Citra Pustaka,2006.

Gusti Asnan. Memikir Ulang Regionalisme. Jakarta; Yayasan Obor Indonesia, 2007

Mestika Zed, Edy Utama, Hasril Chaniago., Sumatera Barat di Panggung Sejarah: 1945-1995. Jakarta; Sinar Harapan, 1998.

Mestika Zed & Hasril Chaniago., Ahmad Husein: Perlawanan Seorang Pejuang. Jakarta: Sinar Harapan, 2001

Nordholt, Henk Schulte dkk (ed). Perspektif Baru Penulisan Sejarah Indonesia. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.

Rusli Amran, Sumatera Barat Hingga Plakat Panjang. Jakarta: Sinar Harapan. 1981.

____,Sumatera Barat Plakat Panjang. Jakarta; Sinar Harapan, 1985.

Sartono Kartodirdjo., Pemikiran dan Perkembangan Historiografi Indonesia-Suatu Alternatif. Jakarta : Gramedia, 1981


[1]Gusti Asnan. Pemerintahan Sumatera Barat dari VOC Hingga Reformasi. Yogyakarta : Citra Pustaka,2006.hal.v

[2]Gusti Asnan. Memikir Ulang Regionalisme. Jakarta; Yayasan Obor Indonesia, 2007., hal.17

[3]Ibid.,hal.192.

[4]Mestika Zed, Edy Utama, Hasril Chaniago., Sumatera Barat di Panggung Sejarah: 1945-1995. Jakarta; Sinar Harapan, 1998.

[5]Graves, Elizabeth E. Asal Usul Elite Minangkabau Modern. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia,2007.

[6]Ibid.,hal.244

[7] Ibid.,hal.219-240

[8] Ibid.,hal.241

[9] Sartono Kartodirdjo, Pemikiran dan Perkembangan Historiogrfi Indonesia-Suatu Alternatif, Gramedia, Jakarta, 1981, Hal. xiv

[10] Bambang Purwanto termasuk sejarawan yang tidak setuju dengan pendapat Asvi tentang pelurusan Sejarah, karena Bambang beranggapan bahwa sejarah tidak perlu diluruskan tetapi biarkan sejarah itu lurus dengan sendirinya. Tugas sejarawan menurut Bambang adalah menulis dengan metodelogi yang tepat dan tetap menjunjung kebenaran fakta dari peristiwa sejarah tersebut.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s